PMII Kab Bogor: Permensos Anggap KPM Sebagai ‘Raja’, Beda dengan Kecamatan Parung

Bogor Times-Sumpah jabatan setiap Aparat Sipil Negara (ASN) tak selalu dijalankan dengan baik. Hal terebut tercemin pada tindakan arogan Kasi Kecamatan Parung  pada seorang ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dikatakan oleh Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bogor, Miftahuddin. Aduan  KPM berinisial RN semestinya menjadi evaluasi bagi pemerintah. Sebagaimana diatur dalam aturan yang berlaku.

“KPM hanya minta ayam bau diganti yang segar. Itu haknya. Bukan malah diintimidasi oleh kecamatan. Anehnya camatnya malah bela,” tegur mahasiswa Universitas Nahdlotul Ulama (UNUSIA) Kemang ini pada Selasa 29 Desember 2021.

Baca Juga: Agen Penyalur BPNT Berikan Ayam Tak Layak Konsumsi dan Tak Sesuai Spesifikasi

Menurutnya, Program Sembako yang digulirkan pemerintah mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa undang-undang lainnya.

Kemudian megerucut hingga Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 tahun 2021 merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil, dalam hal ini adalah KPM.

“ Pihak kecamatan harus baca aturan ini. Agar tau bahwa telah ditentukan KPM seperti raja yang memilik berbagai hak. Jadi pejabat yang sombong dan enggan meminta maaf pada KPM sadar diri dan tau kesalahannya,” kata Miftah.

Baca Juga: Rencana Jual Pertamax dan Pertamax Plus saja, BBM Jenis Premium dan Pertalite Akan Dihapus

Sangat jelas diterangkan, sambung Miftah, keberadaan Agen dan E-warung punya tugas untuk menyediakan pangan berkualitas. Sebagaimana tertuang dalam pada pasal 6 yang menerangkan “ Agen dan E-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas, menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM.”

“Saya yakin para pejabat kecamatan dikasih ayam busuk tidak akan mau makan. Jadi harus tau,  kalau ayam bau dan buah busuk itu artinya tidak berkualitas dan melanggar aturan,” tuturnya.