Provinsi Jabar Jadi Garda Terdepan Penyalur Pekerja Migran Indonesia

Bogor Times - Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi Ter Depan mengeruk pekerja migran Indonesia. Namun, seribu seribu sayang tidak semua pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat diterbangkan melalui penempatan yang resmi. Ketika disinyalir masih banyak calo penempatan pekerja migran ilegal di Jawa Barat.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan, semua kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan titik pusat baik penempatan resmi maupun penempatan ilegal pekerja migran Indonesia tersebut.

“Jawa Barat merupakan provinsi kantong terdepan/termaju para pekerja migran. Kita ingin, sebesar-besarnya penempatan adalah sebesar-besarnya penempatan (pekerja migran Indonesia) secara resmi yang dapat menjadi devisa yang diberikan dalam bentuk remit turn oleh para pekerja di luar negeri yang begitu besar sumbangsihnya kepada negara kita dan itu Cukup Besar.

Baca Juga: Tarif Vaksinasi Gor Pakansari Rp 25-100 ribu, Klas Eksekutif Tanpa Antrian Lama
Namun hal senada di sisi lain, semua kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi titik sentrum penempatan pekerja migran, baik secara resmi maupun ilegal,” tutur Benny di sela-sela sosialisasi perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bandung, Sabtu 28 Agustus 2021.

Benny Pun mengungkapkan, saat ini jumlah pekerja migran yang tercatat secara resmi mencapai 4,2 juta orang saat ini. Namun, tidak sedikit juga pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri melalui agen atau penyalur tenaga kerja tidak resmi. Namun, Benny tidak menjelaskan jumlah pekerja migran yang diangkat secara tidak resmi tersebut.

“Kalau pekerja migran tidak resmi, itu kita tidak mengetahui siapa mereka. televisi jika mereka (pekerja migran) kemudian lari ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), kita baru tahu. Kalau secara resmi kan kita juga mengetahui berdasarkan nama alamat penempatan pekerja migran itu,” ujar Benny.

Untuk menyelesaikan masalah migran yang diberangkatkan secara tidak resmi ini, lanjut dia, negara harus mengambil langkah penyelesaian dari hulu hingga hilir. Salah satunya dengan optimalisasi operasi jalur pengiriman pekerja migran yang diberangkatkan secara tidak resmi, seperti di antaranya pelabuhan dan lintas batas negara.

Untuk melindungi masyarakat dari calo penyebaran tenaga kerja tidak resmi ke luar negeri ini, kata Benny, bekerjasama dengan lembaga lainnya termasuk pemerintah daerah untuk mensosialisasikan pentingnya perlindungan calon pekerja migran memanfaatkan penempatan pekerja migran resmi negara.

“Ini adalah bagian sosialisasi kami agar masyarakat paham bahwa bekerja di luar negeri itu harus dilindungi Haknya. Negara akan memberikan kemudahan dan bahkan kemurahan bagi calon pekerja migran dengan penempatan resmi. Karena kita tahu risiko penempatan secara ilegal, mereka (pekerja migran) akan mengalami eksploitasi,” tutur dia.

Baca Juga: Jilbab Bercadar Menururt 4 Madzhab
Selanjutnya Disinggung mengenai kesulitan memerangi sindikat penyalur tenaga kerja tidak resmi, Benny menegaskan, hal itu sebenarnya tidak akan menghadapi kesulitan jika semua pihak berkolaborasi dan bersinergi.

Namun, praktik yang saat ini terjadi yaitu para calo atau agen penyalur tenaga kerja ilegal langsung menyentuh masyarakat calon pekerja migran di daerah dengan cara mengiming-imingi dengan gaji yang cukup tinggi.

“Tipu daya siasat yang dilakukan calo sebagai kaki tangan para sindikat ini sangat luar biasa bekerjanya begitu masif dan Terstruktur. "hal ini seharusnya yang di Lakuan Pemerintah dari Atas ke bawah"). Si Calo langsung masuk ke kantung-kantung domisili masyarakat mengiming-imingi pekerjaan yang akan diperoleh di luar negeri dengan gaji yang Fantastis. Padahal itu omong kosong semua. Lalu Calo penyalur langsung tutup buku dan tidak ada urusan lagi dengan siapapun yang diberangkatkan,” ini lah keberhasilan para calo kelas kakap yang begitu lihai dalam memainkan...'kata dia.

Dalam mengantisipasi sindikat pengiriman bantuan tenaga migran Indonesia yang tidak resmi ini, lanjut Benny, maka para calon pekerja migran ini menggunakan badan pengiriman pekerja migran resmi melalui atau lembaga pemerintah yang mengurusi penempatan pekerja migran secara resmi. Agar mendapat Hak Hukum Nantinya.