Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bogor,Atang Trisnanto,dalam Rapat Banggar sebelum pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2021 diputuskan.
Keputusan Banggar tersebut diambil setelah melakukan rapat selama 2 hari bersama Sekretariat DPRD Kota Bogor.
Rapat ini khusus menyisir berbagai program kerja DPRD yang masih bisa ditunda, tidak prioritas, ataupun bentuk penghematan.
“Setidaknya ada minimal Rp 13 M anggaran program kerja DPRD yang siap digeser untuk penanganan dampak covid-19 pada APBD Perubahan 2021, khususnya digunakan untuk sebagai anggaran bansos maupun program pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan bisa lebih,” jelas Atang.
