Pengamat Soroti Spekulasi Politisasi Jabatan TNI, Pangkostrad Tunggu Jokowi

Bogor Times - Bisa saja terjadi. Kemunculan spekulasi politisasi jabatan militer mengiringi kosongnya kursi jabatan Panglima Kostrad. Pasalnya, potensi itu hadir dilatarbelakangi posisi 'track' untuk jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Menurut pengamat militer dari Center of Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas, adalah karena jabatan Pangkostrad merupakan salah satu jalan untuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad).

"Menurut saya, jabatan Panglima Kostrad juga merupakan salah satu 'track' untuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat," kata Anton di Jakarta, Senin, 27 Desember 2021, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.

Baca Juga: Direndahkan Oknum Pejabat Kecamatan, Korban Intimidasi BPNT Polisikan Kasi Kestra

Hal itu juga dilatarbelakangi sikap Presiden Jokowi yang belum menetapkan siapa yang akan mengisi jabatan Pangkostrad yang baru.

Sejak dilantik sebagai Kasad, Jenderal TNI Dudung Abdurahman masih tetap merangkap jabatan strategis tersebut.

"Rangkap jabatan strategis di lingkungan TNI, sebenarnya bukan hal baru," ucap Anton.

Baca Juga: Ribuan Pengunjung Padati Pantai Kabupaten Bogor Sejak Natal

Peristiwa rangkap jabatan strategis juga pernah dilakukan Jenderal Purn Budiman saat menjabat Kasad pada 2014 lalu.

Saat itu, Budiman juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan yang berlangsung selama 8 bulan.

"Tapi, rangkap jabatan ini tentu tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Sebab, hal ini akan mengganggu jalannya organisasi dan regenerasi di tubuh TNI AD," tuturnya.

Baca Juga: Agen Penyalur BPNT Berikan Ayam Tak Layak Konsumsi dan Tak Sesuai Spesifikasi

Kostrad sendiri memiliki dua peran yakni sebagai Komando Utama Pembinaan (Kotama Bin) yang berada di bawah Kasad dan sebagai Komando Utama Operasional (Kotama Ops) Kostrad yang langsung di bawah Panglima TNI.

Dalam konteks Kotama pembinaan, Kostrad memiliki tugas pokok untuk membina kesiapan operasional jajarannya. Sedangkan dalam memainkan peran sebagai Kotama Ops, Kostrad menyelenggarakan tugas operasi militer peran dan selain perang berdasarkan kebijaksanaan Panglima TNI.

"Adanya figur baru yang memimpin Kostrad tentu saja akan mempengaruhi jalannya regenerasi di tubuh TNI AD," ujarnya.

Baca Juga: Camat Parung Janji Tindak Tegas ASN Kecamatan Parung

Dari catatan yang ada, sosok pejabat pengganti Pangkostrad, mayoritas merupakan lulusan akademi militer yang lebih muda dari pejabat pendahulu yakni 57,9 persen.

Sedangkan pejabat pengganti yang merupakan lulusan akmil lebih senior dari pendahulu mencapai 31,6 persen. Dan pejabat pengganti merupakan teman seangkatan akmil mencapai 10,5 persen.

Mengingat besarnya jumlah pasukan yang berada di bawah Kostrad, tentunya keberadaan seorang Panglima Kostrad yang definitif menjadi krusial.

Baca Juga: Aktivis Mahasiswa IMM Bogor Desak Pemerintah Kabupaten Bogor Tindak Tegas ASN Yang Marahi KPM

Di tengah maraknya dinamika ancaman, baik internal maupun eksternal, sosok perwira tinggi TNI AD yang fokus untuk memimpin satuan strategis ini.

Dengan kata lain, sudah semestinya jabatan Panglima Kostrad tidak dijabat secara rangkap.

Dengan berlarut-larutnya pemilihan sosok Panglima Kostrad yang baru akan berpotensi untuk memunculkan spekulasi politisasi jabatan militer.

Oleh karena itu, rekam jejak penugasan militer akan menjadi salah satu indikator penting untuk meredam spekulasi politisasi jabatan militer.

"Tentu saja Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi sudah 'aware' dengan hal tersebut," ujar Anton Aliabbas.***