1.800 Personel Polisi Disiagakan Untuk Tangkap Gubernur Papua Lukas Enembe

Bogor Times- Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyiagakan 1.800 personel dalam rangka pengamanan pemanggilan kedua Gubernur Papua Lukas Enembe.

Pengamanan disiapkan Polda setelah KPK menetapkan tersangka dan memanggil kembali Gubernur Papua Lukas Enembe.

Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat di Jayapura menjelaskan 1.800 personel gabungan tersebut terdiri Polda Papua, Polresta Jayapura, Polres Jayapura dan Brimob.

Baca Juga: Viral, Ojek Online Dipukuli Hingga Bersimbah Darah, Simak Kronologinya

Baca Juga: Lembaga Bahtsul NU JabarHaram Eks Koruptor Dipilih dalam Pemilu

Baca Juga: Sandy Tumiwa Laporkan Richard Lee, Ini Alasannya

Ramdani mengatakan jumlah tersebut termasuk tiga kompi Brimob Nusantara dari Polda Sulawesi Utara, Polda Maluku dan Polda Sumatera Utara.

"1.800 personel itu siap digerakkan bila terjadi gangguan kamtibmas terutama di Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi," katanya.

Pengamanan ketat tersebut bertujuan agar tidak berujung kerusuhan seperti pada tahun 2019 lalu.

Sehingga selain menyiapkan personel, Polda juga melakukan tindakan preventif seperti patroli karena Kota Jayapura adalah barometer dari keamanan di Papua.

Wakapolda juga mengatakan situasi di sekitar rumah pribadi Gubernur Enembe masih terdapat kelompok masyarakat yang bersiaga.

"Jumlah pendukung yang berjaga di luar pagar kediaman pribadi Gubernur Enembe di Koya dilaporkan hanya sekitar 20-an orang dan bukan ribuan seperti yang diberitakan, " tutur Brigjen Pol Ramdani.

Di lain tempat, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Theo Litaay berharap masyarakat Papua menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

"Berdasarkan informasi sebanyak dua panggilan yang dikeluarkan oleh KPK kepada Lukas Enembe, namun dirinya ternyata sama sekali tidak memenuhi panggilan tersebut dan masih belum ada upaya jemput paksa," katanya.

The menyayangkan hal tersebut karena itu adalah upaya Pemerintah untuk meningkatkan good governance di seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua.

"Ini adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Minggu 25 September 2022.

Sehingga harapannya adalah agar masyarakat Papua bisa berpartisipasi memantau kasus tersebut sampai selesai.

Kendati demikian, ia juga menekankan agar KPK melakukan tugasnya sampai selesai tanpa ada kepentingan politik di belakangnya.***