Pemilu dan Demokrasi

Di Indonesia sendiri, untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi tersebut dalam konteks kepemiluan, negara pada akhirnya membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menyeimbangkan pelaksanaan dari demokrasi itu sendiri. Keberadaan KPU sebagai komite pemilu di Indonesia menjadi tumpuan harapan banyak pihak untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.

Pada Pemilu 2004 di bawah UU No 12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, KPU menerima beban yang sangat berat. Berkaitan dengan Pemilu, KPU tidak saja diberi wewenang menyusun tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus menyediakan logistik pemilu bahkan berkaitan dengan pelanggaran administrasi,
KPU harus menyelesaikan pelanggaran administrasi yang dilakukan baik oleh partai politik maupun oleh calon-calon legislatif dan sudah barang tentu tugas paling berat adalah soal penghitungan suara.

Soal yang terakhir ini, pada Pemilu 2004, KPU telah menggunakan TeknologI Informasi (Tl) yang oleh banyak masih diragukan keampuhannya dalam menghitung suara secara akurat. Entry data dari tiap TPS melalui pos-pos KPPS memang tampak mudah, tetapi problemnya, jika sumber daya manusianya tidak menguasai akan berakibat terjadinya kelambanan. Penggunaan Tl ini juga menimbulkan kerawanan terjadinya manipulasi data. Oleh karena itu, penggunaan Tl harus dibarengi adanya katup pengaman untuk mengantisipasi manipulasi data.

Dari peristiwa tersebut, perlu pikirnya kita semua meng-otokritik yang bisa menjadikan motivasi dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan berlangsungnya pemilu akan mencerminkan kesadaran masyarakatnya. Artinya adalah pemilihan umum yang demokratis akan mencerminkan masyarakat yang demokratis pula.

Atau dengan kata lain, kadar demokrasi dalam pemilu dapat digunakan untuk melihat kadar demokrasi sebuah masyarakat bernegara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tidak hanya membutuhkan demokrasi sebagai sebuah prosedur tetapi yang lebih penting adalah membutuhkan demokrasi as value, sebagai sebuah nilai yang lebih esensial.

Ada etika berdemokrasi yang tidak boleh diabaikan dalam prosedur demokrasi seperti nilai kejujuran, keadilan, kompetisi yang sehat dan partisipasi yang terbuka. Selain Itu, prasyarat normatif juga menjadi bagian terpenting untuk bisa menciptakan pemilu demokratis.

Sepanjang prasyarat normatif ditegakkan, kemungkinan besar pemilu demokratis akan dapat diwujudkan di Indonesia, walaupun agaknya masih belum sepenuhnya memperhatikan aspek nilai dan prasyarat pemilu demokratis, terbukti masih ditemukannya beberapa perbuatan yang tidak sesuai dengan aspek tersebut. Ambil contoh pemalsuan ijazah untuk menjadi caleg, money politik. kecurangan dalam kampanye, pemungutan suara dan pada penghitungan suara ditingkat tertentu.

Dengan demikian, pemilu sebagai sebuah event dalam berdemokrasi telah menuai sejumlah pengingkaran terhadap aspek nilai dan prasyarat demokrasi itu sendiri. Walaupun demikian, semangat berdemokrasi demi terwujudnya masyarakat yang cerdas sebagaimana preambule UUD 1945 adalah sesuatu yang perlu kita integrasikan dalam diri, sehingga menjadi lebih baik dalam berkehidupan bernegara bukanlah pilihan melainkan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Penulis : Rd. Anggi Triana Ismail, S.H.
Ketua Network For Indonesian Democratic Society (NETFID) Bogor.***