Bogor Times, Kabupaten-Bantuan Kementrian Sosial dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada warga atau keluarga miskin diduga serat KKN. Pasalnya, bantuan pakan tak sesuai kualifikasi. Hal itu menjadi sorotan aktivis mahasiswa dan pemuda Bogor.
"Beberapa pekan terkahir ini kami memantau ada beberapa komoditi yang tidak layak konsumsi dan kualitas komoditi yang di berikan kepada warga sangat tidak sesuai dengan tujuan bantuan non tunai tersebut”. kata salah satu aktifis Bogor, Yogi pada Jumat (3/7/2020).
Lebih lanjut Ia mengatakan,Semenjak pandemi covid-19 BPNT yang di berikan kepada KPM Sudah memasuki Tahap ke III, Tetapi BPNT yang dibagikan per-bulan tersebut tak berkualitas
"Terutama beras, (buruk,red) bahkan jauh dari tujuan BPNT tersebut,"ucapnya.
Senada, Wildan Nugraha selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bogor melihat adanya upaya sistematis yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan modus mencari keuntungan tersendiri dari program BPNT tersebut.
"Terkhusus diwilayah Pamijahan setelah kami melakukan beberapa rangkaian advokasi dan kami melihat kualitas komoditi dan kami bandingkan dari beberapa supplier dan kami menyimpulkan bahwa kualitas CV yang menjadi supplier di wilayah Kecamatan Pamijahan berkualitas rendah, dan kami pun memiliki bukti beras, dan beberapa dokumen komoditi yang dibagikan”. tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Kadinsos Kabupaten Bogor, Rustandi memastikan bantuan beras memiliki kualitas baik. "Jika ada yang kualitasnya buruk. Silahkan lapor pada kami, beras akan diganti yang baik jika memang buruk,"singkatnya.