• Senin, 8 Agustus 2022

Audiensi Dengan Bawaslu Kota Bogor Netfid Sepakati Ciptakan Pemilu Yang Kondusif

- Senin, 27 Juni 2022 | 10:10 WIB
Netfid Audiensi dengan BAwaslu (Dok.Bogor Times)
Netfid Audiensi dengan BAwaslu (Dok.Bogor Times)

Bogor Times - Di tengah situasi politik yang semakin hangat dengan berbagai manuver-manuver partai politik yang saling menunjukan jagoan-jagoan mereka, hal ini membuat dinamika politik semakin panas dan bergejolak, apalagi dihadapkan dengan pemilihan Pilkada serentak dan Pilpres 2024.

Netfid (Network for Indonesian Democratic Society) menegaskan bahwasanya proses pengawasan pemilu ini harus kita tegakkan demi melahirkan demokrasi yang berdaulat, dan Netfid selalu berada di garda terdepan untuk pengawasan pemilu mendatang. Hal tersebut ditegaskan Ketua Netfid Kota Bogor Asep Setiawan pada audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor.

“Dalam kedaulatan rakyat, atau kehidupan demokrasi khususnya di Kota Bogor, sepakat kualitas Pemilu itu harus dikawal, jaga, dan diawasi. Dengan harapan kedepan Netfid bisa kolaborasi dengan Bawaslu sebagai lembaga pemantau Pemilu”.ucap asep Senin, (27/06/22).

Ahmad Fathoni selaku komisioner Bawaslu Kota Bogor menegaskan bahwasanya dalam memantau kegiatan pemilu kenetralan harus dipertahankan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.

“Apa yang bisa dilakukan oleh lembaga pemantau pemilu apabila sudah didaftarkan dan terakreditasi di Bawaslu RI maka hal ini sifatnya koordinasi atau konfirmasi untuk wilayah Provinsi Kabupaten/Kota, yang terpenting adalah kita memastikan bahwa Netfid ini harus netral dan tidak terafiliasi partai politik manapun,” ungkap Ahmad Fathoni.

Baca Juga: Tanpa UKW Tiga Orang Wartawan dan LSM Diciduk

Baca Juga: Peternak Korban Wabah Penyakit Mulut dan Kuku akan Diberikan Uang Ganti Rugi

Baca Juga: Sukses Bina Masyarakat, Indocement Kembali Boyong Penghargaan

Maka dari itu, ketika bicara soal kewajiban ada dua hal yang harus kita pahami antara lain kewajiban formal ini untuk menjaga kualitas Pemilu yaitu ada di penyelenggara Pemilu, karena sesuai dengan amanat UU No 7 tahun 2017 dan UU No 10 tahun 2016, terdiri dari KPU, Bawaslu, DKPP.

Halaman:

Editor: Muhammad Syahrul Mubarok

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ratusan PKL Parung Ditertibkan

Selasa, 21 Juni 2022 | 10:49 WIB

Keluarga Korban Geng Motor Harap Keadilan

Jumat, 17 Juni 2022 | 20:16 WIB

Para Ajudan Bupati Ade Yasin Kini Jadi Saksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 20:35 WIB

Wow, Bupati Ade Yasin Terciduk KPK

Rabu, 27 April 2022 | 10:35 WIB
X