"Ini fakta! kongkritnya tidak banyak anggota DPRD yang menghadiri agenda musrenbang tersebut. Pada kemana mereka, apa sebetulnya yg sedang mereka kerjakan? Padahal pembahasan program - program di musrenbang, merupakan kepentingan masyarakat yang sangat serius. Seharusnya semua pihak mempunyai perhatian khusus terhadap agenda musrenbang tersebut. Namun faktanya tidak begitu," kata Yusfitriadi melalui jejaring telepon pribadinya, Kamis (14/02/2020).
Yusfitriadi membeberkan, pertanyaannya sebetulnya adalah apakah musrenbang tersebut merupakan agenda serius dalam rangka menata program pemerintah supaya tepat sasaran atau hanya sekedar rutinitas yang sdh dimasukan ke dalam mata anggaran?
Menurutnya, pertanyaan itu penting untuk dijawab oleh para pihak yang berkepentingan terutama bagi Pemkab Bogor selaku eksekutif dan DPRD Kab. Bogor selaku legislatif.
"Pertanyaan itu muncul karena pertama, terkesan musrenbang itu hanya sekedar acara seremonial tahunan saja. Sebab seringkali terjadi, apa yang menjadi keputusan musrenbang hanya sekedar keputusan yang tidak dilaksanakan program-programnya," cetus Yus, sapaan akrabnya.
Yang kedua, Sambung Yus, sangat terlihat jelas rencana - rencana program yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPRD merupakan program copy paste saja dan tidak banyak sentuhan2 kreatifitas, progresifitas dan gagasan inovasi.
"Sehingga tidak akan signifikan program - program pemerintah dalam perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kabupaten Bogor yang partisipatif," imbuhnya.
Masih kata Direktur DEEP, yang ketiga, terkesan jika DPRD tidak menganggap penting adanya musrenbang tersebut. Setidaknya, ketidak hadiran wakil rakyat di forum musrenbang kecamatan, bisa menjadi tolak ukurnya.
"Hal ini memperkuat kesan, jika pelaksanaan musrenbang hanya merupakan agenda formalitas, rutinitas dan simbolis saja, yang hanya menghabiskan nomenklatur anggaran," tandasnya.
