Bogor Times, Kabupaten- Dianggap kurang terbuka soal aliran dana penanganan Virus Corona (Covid-19). Organisasi Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bogor meminta Bupati Bogor mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Mike Kaltarina.
Kepada Bogor Times, Ketua PC PMII Kabupaten Bogor, Imam Shodiqul Wa'di mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan ketidak transparannya Kadinkes yang selalu menghindar dari pernyataan media.
“Toh berita yang aneh, harusnya sekelas kadis terbuka apa lagi soal dana,” tegasnya saat dihubungi , Jumat (3/7/20).
Imam menambahkan, jika ada banyak membuat, bertanya-tanya, bertanya harus menghindari atas dana milik Rakyat Bumi Tegar Beriman yang meminta juga menambah sedikit.
Dengan begitu dia juga meminta Bupati harus meminta bawahannya yang memiliki mental dan memohon untuk meminta bantuan. Akan tetapi masih menambahkan, bagaimana berpandangan bersama membangun Kabupaten Bogor.
"Sesuai dengan tupoksinya masing-masing," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Mike Kaltarina terlihat memble, saat dimintai keterangan. Terkait kurang terbuka soal aliran dana penanganan Virus Corona (Covid-19) membahas miliaran oleh Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Bogor Senin (29/6/20).
Hal di atas seperti penelusuran bogorOnline.com yang mencoba meminta langsung ke Kadinkes. Usai melakukan pertemuan di Pendopo Bupati Bogor.
Dengan wajah yang cemberut sambil berjalan cepat, ia berusaha menghindar dari media. Bahkan sesampainya di mobil dinas Kadis langsung ditutup rapat pintu dan jendela mobilnya.
Selain itu, juga menanyakan tentang itu, melalui sambungan telpon, Layanan Pesan Singkat (SMS) dan WA (WhatsApp Messenger) pribadinya. Bahkan orang di Dinas Kesehatan tidak pernah menjawab sama sekali, malahan mengganti nomor seluler.
Dinas Kesahatan (Dinkes) Kabupaten Bogor dirasa kurang membuka soal aliran dana penanganan Virus Corona (Covid-19) mengatasi miliaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten segera panggil pihak terkait.
Ketua Komisi IV DPRD, Mu'ad Khalim mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada Dinkes. Dewan akann mempertanyakan dana yang digunakan untuk apa saja dan dipakai kemana saja??.
“Karena disetujui dana ini sangat perlu dan penting diketahui oleh masyarakat,” katanya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Bogor, mengalokasikan anggaran penanganan Virus Corona (Covid-19) lebih dari Rp377,3 miliar dengan dana yang terbagi menjadi dua bidang kesehatan dan non kesahatan.
Bidang kesehatan Rp196 miliar, termasuk insentif untuk tenaga kesehatan Rp38,7 miliar, RSUD Cibinong Rp45,3 miliar, RSUD Ciawi Rp29,9 miliar, RSUD Leuwiliang Rp31,8 miliar, RSUD Cileungsi Rp24,7 miliar dan rumah sakit darurat di Wisma Diklat Kementerian Dalam Negeri Kecamatan Kemang sebesar Rp17,5 miliar.
Non kesahatan Rp181,2 miliar, ditambah belanja Tidak Terduga (BTT) Rp20 miliar. Rp152 miliar untuk kebutuhan keluarga 291.487 Kepala Keluarga (KK) Dikelola
Dinas Sosial (Dinsos). Tim Gugus Tugas Covid-19 Rp5 miliar dan Rp1 miliar untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) perlu sosialisasi dan penyuluhan.
