Bogor Times-Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) kini tengah menghukum kasus perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi kedokteran.
Bahwa praktik perundungan tersebut tidak hanya berhenti pada mahasiswa, tetapi juga melibatkan para calon dokter yang tengah menempuh pendidikan. Para calon dokter ini diperas habis-habisan oleh para dosen dan konsulen, bahkan 'tradisi' bullying ini telah terjadi selama puluhan tahun.
Dalam beberapa kasus yang terungkap, para calon dokter yang baru diterima dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dimintai sejumlah uang oleh para dosen. Jumlah uang yang diminta tergantung dari keputusan rapat dosennya.
Tak jarang, para dosen juga meminta fasilitas di luar kebutuhan utama pendidikan, seperti membeli kamera mahal atau membuat studio podcast. Semua biaya ini harus ditanggung oleh para calon dokter, padahal seharusnya merupakan kewajiban rumah sakit atau institusi pendidikan.
Menanggapi isu ini, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa Kemenkes akan mengambil tindakan tegas untuk memutus praktik perundungan yang telah berlangsung lama ini. Kemenkes telah menyediakan situs web dan saluran siaga (hotline) bagi para korban perundungan di rumah sakit vertikal Kemenkes.
"Selain memberikan hukuman bagi pelaku, Kemenkes berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi korban perundungan hingga pendidikan selesai, termasuk perlindungan hukum dan psikologi bila dibutuhkan,"kata Budi.
Diharapkan dengan langkah-langkah tegas dari Kemenkes, kasus perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran dapat diminimalisir dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi calon dokter yang berjuang meraih kesuksesan dalam dunia akademik.
Semangat, ketekunan, dan kerja keras tetap menjadi kunci utama bagi para mahasiswa untuk meraih kesuksesan dalam menghadapi jurusan-jurusan penuh tantangan ini tanpa harus menghadapi perlakuan yang merugikan.
"Para korban perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran merasa lega dengan tindakan tegas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI). Langkah-langkah penindakan terhadap pelaku dan perlindungan bagi para korban diharapkan akan memberikan efek jera dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan beretika,"sambungnya.
Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin, juga menegaskan pentingnya transparansi dalam melaporkan kasus perundungan. Kemenkes telah memberikan opsi bagi para korban untuk melaporkan dengan memberikan nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan perundungan masuk langsung ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut.
"Situs web dan hotline yang disediakan oleh Kemenkes memberikan kesempatan bagi para korban untuk berbicara dan melaporkan tanpa harus merasa takut akan dampak dari pelaporan tersebut. Ini merupakan langkah nyata dari Kemenkes dalam memberikan dukungan dan keadilan bagi para calon dokter yang menjadi korban perundungan,"harapnya.
Selain itu, para mahasiswa juga diimbau untuk tetap mengutamakan semangat, ketekunan, dan kerja keras dalam menghadapi tantangan di dunia akademik. Meskipun jurusan-jurusan seperti kedokteran, rekayasa perangkat lunak, dan matematika terapan dan teoritis dianggap sebagai jurusan tersulit di dunia, namun dengan dedikasi dan usaha yang maksimal, kesuksesan tetap dapat diraih.
Pendidikan kedokteran merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Kemenkes RI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan mendukung bagi para calon dokter. Semua pihak, baik dosen, mahasiswa, maupun pihak rumah sakit atau institusi pendidikan, harus bersama-sama menjaga integritas dan profesionalisme dalam pendidikan kedokteran.
"Diharapkan, dengan upaya nyata dan kesadaran bersama, kasus perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran dapat diatasi dan menjadi masa lalu yang kelam. Para calon dokter masa depan harus dapat berfokus pada pembelajaran dan pengembangan diri, sehingga mereka dapat menjadi tenaga medis yang berkualitas dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.
Balas,"jelasnya.
