• Senin, 20 September 2021

NGO Menangani Orang Utan dari Negara Lain, Dedi Mulyadi : Malu, Kalimantan Banyak Menghasilkan Pendapatan

- Selasa, 14 September 2021 | 09:36 WIB
Dedi Mulyadi Komisi IV DPR RI (Youtube Komisi IV DPR RI Channel )
Dedi Mulyadi Komisi IV DPR RI (Youtube Komisi IV DPR RI Channel )

Bogor Times - Populasi orang utan di Indonesia semakin menghawatirkan saat ini dari akumulasi populasi yang tersebar di 42 sub meta populasi di Borneo diperkirakan terdapat 57.350 pada tahun 2016 dan diprediksikan sudah semakin berkurang populasi tersebut di tahun 2021 saat ini.

Anggota DPR RI Komisi IV Dedi Mulyadi, menegaskan bahwasanya NGO (Non Government Organization ) bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, nampun terealisasi dan tidaknya masih di pertanyakan. di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi, terkait Masukan bagi Panja mengenai Penyusunan RUU tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Senin, (13/9/21).

"NGO bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetapi persoalanya terrealisasi dan tidakn ya anggaran tersebut.
Persoalannya adalah realisasi atau tidak,"Ungkap Dedi.

Dedi Mulyadi mengajak kepada komisi IV untuk memasukan kedalam raker prihal rehabilitasi untuk orang utan, pasalnya banyak yang didapatkan, dari rumah Orang utan yang dinikmati oleh para anggota dewan. Seperti dari hasil penebangan kayu, batu bara, dan kelapa sawit, karena itu suka atau tidak tindakan tersebut menggusur tempat kehidupan orang utan. Sudah sepatutnya negara menyisihkan dari sekian triliun, dari pendapatan pajak atau bukan pajak dari pengelolaan hutan yang didalamnya terdapat hutan industri untuk melindungi yang punya rumah (Orang utan).

"ketika bicara atau tidak ya kita komisi IV marilah kita bersama-sama, nanti Bila perlu masukan di raker, menjadi salah satu kesimpulan bahwa kita mendapat uang banyak dari penebangan, penjualan kayu, batu bara, dengan banyak sekali perkebunan kelapa sawit, mau tidak mau kan itu juga menggusur sebagian tempat kehidupan orang utan. Masa sih dari sekian triliun negara yang dapat penghasilan pajak dan bukan pajak, dari pengelolaan hutan ini, termasuk di dalamnya hutan tanaman industri. Masa kita nggak bisa untuk melindungi kehidupan yang punya tempat," Tutur yang sering mengaku dirinya H Udin di dalam media sosial pribadinya

Baca Juga: Jokowi Resmi Memperpanjang PPKM Hingga 20 September 2021

Mantan bupati pruwakarta ini mengatakan, sangat tidak elok bangsa ini yang sering teriak berpihak kepada pribumi tetapi tidak menghargai orang utan yang mempunyai lahan sebelum menjadi tambang batu bara,dan kebun sawit. Hutan tersebut milik orang utan, sudah sepatutnya kementerian PUPR memasukan kedalam program rehabilitasi rumah orang utan, bukan hanya rehabilitasi rumah orang miskin.

"Yang punya orang utan sebelum jadi sawit, batu bara yang punya orang utan, kita menumpang hutan Mereka. Kalau kita sering teriak berpihak pada pribumi ya wajar kalau nanti uangnya disisihkan untuk membantu merehabilitasi pribumi Bila perlu dimasukkan di kementerian PUPR. Program rehabilitasi rumah rakyat miskin kan ada, nanti ada program rehabilitasi rumah orang utan. itu bisa kenapa kita tidak bisa melakukan itu harus kita dorong," Tuturnya.

Baca Juga: Perlambat Urusan Pernikahan Warga, Kades Mahal 1 Disumpahin Lengser

Halaman:

Editor: Muhammad Syahrul Mubarok

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Organisasi WHO Soroti Klaster Siswa Terinfeksi Covid-19

Jumat, 17 September 2021 | 21:58 WIB

Ramai Surat Edaran Bantuan Pesantren di Nilai Hoak

Jumat, 17 September 2021 | 21:54 WIB

Puan Maharani Geram, Kapan China Memasuki Natuna Utara

Jumat, 17 September 2021 | 16:05 WIB

Pendaftaran Prakerja Gelombang 21 di Buka Hari Ini

Kamis, 16 September 2021 | 13:18 WIB
X