Pansus LKPJ DPRD Soroti Masalah Perizinan Kota Bogor

Bogor Times -Wakil rakyat DPRD kota Bogor yang tergabung dalam Panitia khusus Pansus LKPJ melakukan sejumlah pekerjaan untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja pertanggungjawaban pemerintah kota Bogor Tahun anggaran 2022.

Seperti diketahui Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari kinerja pemerintahan Bima Arya Dedi Rachim yang mendapatkan perhatian dari DPRD kota Bogor sehingga harus ada upaya akselerasi untuk merealisasikan janji kepala daerah.

Baca Juga: Rawan Kejahatan, Polsek Sukaraja Gelar Sambang Kamtibmas

Ketua Pansus LKPJ DPRD kota Bogor Ahmad Aswandi mengungkapkan sudah ada Expose kinerja dari pemerintah kota Bogor tentang capaian yang berhasil diraih pada tahun anggaran 2022 di berbagai bidang baik infrastruktur kesehatan pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat.

"DPRD kota Bogor tetap akan melakukan pendalaman karena banyak aspirasi masyarakat yang masuk terkait Tahun Anggaran 2022 yang harus mendapatkan evaluasi dan pengawasan terkait pelayanan publik dan juga tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor," katanya, Sabtu (1/4/2023).

Baca Juga: Plt Bupati Serahkan Laporan Keuangan Pemkab Bogor ke BPK, Ada Apa?

Secara spesifik Aswandi mengatakan ada sejumlah bidang yang harus menjadi perhatian pemerintah kota Bogor khususnya pada permasalahan perizinan.

"Kota Bogor merupakan wilayah yang menjadi tulang punggung jasa perdagangan sehingga banyak tempat usaha telah membuka usahanya meski belum mengantongi perizinan yang legal hal tersebut menjadi catatan khusus bagi LKPJ untuk mendapatkan pendalaman," ungkapnya.

Baca Juga: Pastikan Tidak Nyanyikan Lagu Dewa, Once: Kecuali Lagu yang Saya Ciptakan

Nantinya seluruh hasil pendalaman evaluasi oleh pansus lkpj DPRD kota Bogor tahun anggaran 2022 akan menjadi masukan dan di Paripurna kan dalam rapat pleno anggota dewan untuk disampaikan kepada pihak eksekutif Pemerintah Kota Bogor.