PT PPE Diduga Jadi Sarang Koruptor, Ketua DPRD: PT PPE Harus Bertanggung Jawab

Bogor Times -Tidak juga membaik, PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) kembali jadi sorotan usai gegernya dugaan maling uang rakyat beberapa tahun lalu.

Kepada media, Peaktisi Hukum Pidana, Rizal Damara menduga perusahaan plat merah tersebut menjadi sarang maling uang rakyat atau koruptor.

"Ini hanya dugaan. Berangkat dari beberapa jejak kasus digital yang mencuat mengenai dugaan korupsi PT PPE," kata lowyer yang juga ketua LBH Bogor 2005 pada Rabu 27 Juni 2023.

Baca Juga: Maling Uang Rakyat Diduga Sasar Beras Bantuan Milik KPM di Kabupaten Bogor

Ia berharap, pemerintah dapat mengekola keuangan negara dengan amanah dan menyesatkan.

"Jika perusahaan plat merah tidak lagi produktif dan malah menjadi beban negara maka lebih baik dihapuskan. Agar tidak memberi peluang koruptor," pungkasnya.

Kali ini, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) bertanggung jawab atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada anggaran tahun 2022.

Baca Juga: Maling Al Quran di Masjid Raya Al Jabar, Ridwan Kamil: Mungkin Karena Cinta.

Kata Rudy, PT PPE juga telah menerima dana dan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang asalnya dari uang rakyat atau pajak.

Baca Juga: Sukses Kembangkan Bahan Bakar Alternatif, Indocement Terima Kiriman Puluhan Ton Sampah

Baca Juga: Kenali Tiga Kitab Fiqih Tentang Seks

Baca Juga: Kenali Tiga Kitab Fiqih Tentang Seks

“Faktanya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah mendapatkan kuncuran dana dan modal penyertaan dari pemerintah daerah yang berasal dari pajak rakyat. Jadi harus dipertanggung jawabkan. Jangan dijadikan korban,” ujar Rudy Susmanto pada Bogor Times Selasa 27 Juni 2023.

Untuk diketahui, PT PPE masuk dalam temuan BPK RI perwakilan Jawa Barat dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang dilakukan perusahan milik daerah (Perumda) tersebut.

Rudy menyebut, DPRD Kabupaten Bogor juga akan melakukan evaluasi terhadap PT PPE terkait permasalahan ini. Termasuk, soal modal modal yang akan ditambah atau tidak diberikan kembali.