Bimbang, Bupati Bogor Timbang Arahan Kemenhub RI 'Buka Tutup Jalan atau Ganjil Genap'

Bogor Times- Uji coba ganjil genap belum menemukan titip sempurna. Bupati Bogor Ade Yasin masih mematangkan kebijakan pemberlakuan Ganjil Genap yang memiliko obyek yang sama dengan kebijakan Buka Tutup dalam Rapat dengan Kemenhub RI dalam rangka Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan Lalu Lintas Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak secara virtual di Aula Bawah Pendopo Bupati, Cibinong, Senin (6 /9).

Bupati Bogor Ade Yasin menerangjan jika dalam dua minggu hasil uji coba penerapan kebijakan Ganjil Genap tidak berpengaruh signifikan terhadap kemacetan dan penurunan volume kendaraan. Mapa kemungkinan akan dilakukan penggantian pola. Jika setuju dengan pola perminggu berdasarkan pertemuan beberapa waktu lalu bahwa Kementerian menjelaskan prosesnya juga panjang.

"Rapat dengan Kemenhub RI ini juga untuk bekal saya pertemuan dengan tokoh masyarakat, Ormas dan perwakilan masyarakat yang ada di kawasan Puncak yaitu Cisarua, Megamendung, dan Ciawi untuk dengan kami tentang penerapan ganjil genap. Pertemuan akan dilaksanakan hari Rabu, 8 September jam 9 pagi. Pertama apakah ganjil genap ini buka tutup yang sudah berjalan atau berjalan dua-duanya, ganjil genap jalan, buka tutup jalan, perlu ketegasan dari kami," terang Ade Yasin.

Menurutnya, tujuan undangan masyarakat kawasan Puncak untuk memberikan, dan masukan kepada masyarakat yang kemudian akan disampaikan ke kementerian sebagai bahan kajian, karena penerapan genap ini tidak boleh berlebihan dan dilakukan sewaktu-waktu tetapi harus melalui kajian yang komprehensif karena ada pelaku ekonomi, pelaku wisata, dan tentunya ini juga menyangkut produk yang ada di wilayah tersebut. Jangan sampai banyak kebijakan akhirnya mematikan usaha mereka itu berbahaya juga.

Lebih lanjut Ade Yasin menyatakan, ada beberapa organisasi yang Mulanya Puncak Ngahiji mengeluh, mereka belum tersosialisasi dengan baik, mereka merasa Puncak lagi, Puncak lagi, padahal Puncak adalah jalan nasional.

"Kami hanya melakukan uji coba sebenarnya untuk keperluan masyarakat, tapi ini mudharat atau manfaatnya kita lihat dari hasil kajian dan hasil diskusi dengan masyarakat. Kita akan melihat situasi uji coba dua minggu, sehingga kami belum bisa memutuskan apakah akan diperpanjang. Nanti keputusannya ada di kementerian ," terangnya.

Baca Juga: Tarif Vaksinasi Gor Pakansari Rp 25-100 ribu, Klas Eksekutif Tanpa Antrian Lama
Bupati Bogor menegaskan, justru ganjil genap ini tidak langsung menurunkan volume kendaraan, karena diliihat dari pantauan kondisinya masih macet. "Karena Puncak banyak jalan tikus atau jalan kecil yang bisa orang ke Puncak tanpa melalui Gadog atau Ciawi. Saya kira ini penurunannya belum signifikan makanya harus dikaji bagaimana penanganan Puncak ini bisa lancar, tetapi masyarakat juga tidak dirugikan," tegasnya.

Secara virtual, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengungkapkan, saat ini dirinya akan segera menyiapkan regulasinya karena merupakan jalan nasional yang kewenangannya ada di pihak Kemenhub.

"Sejak seminggu yang lalu kami diminta pak menteri untuk merancang langkah-langkah peraturan hari ini, dari tol kemudian Gadog sampai ke Puncak Pass, berikutnya rencananya kita akan sampai dengan Cianjur. Regulasi akan kami sesuaikan sesuai opsi yang dipilih Satlantas Polres Bogor dan Polantas Polri, " tambah Budi.

Baca Juga: Diparkir Oknum Ormas PP, Truk Pasir Terguling Depang Proyek RSUD Bogor Utara
Katanya mengungkapkan, bahwa kemampuan kapasitas jalan dengan volume kendaraan ini harus diimbangkan kembali. Melihat dengan VC ratio dirinya menilai sudah tidak ideal lagi. Disinilah fungsi pemerintahan untuk mengedukasi, mengajak dan menyadarkan masyarakat, dan menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan-bahan dari Menteri Perhubungan, untuk melengkapi apa yang disampaikan di daerah, terutama Kabupaten Bogor, karena sempat membaca di media sosial dampak ganjil genap di Puncak, banyak masyarakat yang memilih wisata ke Kota Bogor.

"Nyatanya memang kebijakan ini tidak di Kabupaten, tetapi juga tetangganya di Kota Bogor, sampai dengan Cianjur, atau bahkan sudah dipantau sampai dengan Sukabumi, mungkin bisa diatur sampai sana. Kami akan menyiapkan satu forum dengan beberapa media, dan akan melakukan kampanye lebih. masif. Pencegahan minimal masyarakat untuk tidak menggunakan plat palsu dan juga tindakan kepolisian yang disimpan di Polres Bogor," tukasnya