Ia menuturkan, keterbukaan itu dimaksudkan untuk mengetahui madrasah dan guru madrasah mana saja yang menerima bantuan dana hibah yang digelontorkan Bupati Bogor dalam program Bogor Cerdas tersebut.
"Madrasah-madrasah mana saja yang menerima bantuan hibah itu. Makanya kami minta kepada Bupati untuk membuka kembali calon penerima anggaran dari Kabupaten Bogor terutama dalam dana hibah ini," paparnya.
Azis juga menegaskan, apabila dalam orasi turun kejalan ini tuntutan para pendemo tak di gubris. Dirinya mengecam, akan kembali berdemo dengan massa aksi yang lebih besar lagi.
"Apabila tuntutan kami tak dipenuhi dengan membuka secara transparan siapa saja yang bakal menerima dana hibah itu, maka kami akan kembali menggelar aksi demo yang lebih besar massa nya dari hari ini," kecamnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasie PAI) pada Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Romdon menambahkan, ungkapan rasa kekesalan yang di utarakan oleh sejumlah perwakilan massa saat audiensi dalam aksi bela madrasah itu sangat wajar. Lantaran, perwakilan massa aksi yang ingin beraudiensi langsung dengan Bupati Bogor maupun pejabat pemkab Bogor lainnya belum bisa menemui pemimpinnya tersebut.
"Wajar ya, kalau saya fikir mereka kecewa. Tapi juga para pejabat dilingkungan Pemkab Bogor ini juga punya tugas yang mungkin sudah teragendakan," tambahnya.
Pria yang juga mantan ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bogor itu mengungkapan, dirinya menghargai ikhtiar (usaha,red) dan aspirasi dari pengurus dan guru madrasah tersebut. Dan mungkin, katadia, orasi penyampaian pendapat di muka umum itu sudah sesuai, karena sebagai bentuk untuk bagaimana pemerintah daerah agar kedepan bisa lebih memperhatinkan sekolah madrasah yang ada di Kabupaten Bogor ini.
"Sebenarnya Ibu Bupati Bogor juga punya kepedulian terhadap madrasah ini, terbukti dengan beliau (Bupati,red) waktu itu memanggil saya untuk membicarakan tentang rehab dan guru madrasah. Cuman memang, program itu belum sampai kepada penyaluran dana hibah karena masih belum disahkan oleh DPRD Kabupaten Bogor dalam rapat paripurna," imbuh Romdon.
