Dalam tiga hari, mahasiswa juga meminta kejaksaan juga sudah harus mengungkap aktor utama dibalik penyelewengan Dana Bos. Jika dia, dan kawan-kawannya masih juga belum mendapatkan jawaban maka mahasiswa mengancam akan melaksanakan aksi demo di Kejagung.
Tak hanya di kejagung, agar kasus ini juga menemukan titik terang mahasiswa juga akan melaksanakan aksi demo di istana presiden.
Sebelumnya Forum Peduli Pendidikan Kota Bogor (FPPKB) Wilson Pane juga turut meminta kejari untuk bersikap transparan membuka uraian ( rincian, red ) kerugian negara yang disebut-sebut mencapai Rp 17.2 Milyar.
Selain itu, Kejaksaan Negeri Kota Bogor juga dinilai "mengingkari" Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati pada 2018 lalu. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Kejari Kota Bogor dan Dinas Pendidikan Kota Bogor juga dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) turut menghasilkan lima keputusan.
Dalam kesempatan itu, Wilson pun mempertanyakan langkah kejari dalam memberikan pendampingan terhadap program jaksa sahabat guru (JSG). Wilson lagi-lagi meminta tranparansi rincian kerugian negara pada kasus Dana Bos yang menelan anggaran sebesar Rp 17.2 M.
"Sebab menurut hitungan kami tidak sampai sebesar itu. Berdasarkan hitungan kami kerugian negara hanya pada angka Rp 4.8 Milyar.Dan MoU yang disepakati mulai berlaku pada 23 Oktober 2018 hingga 23 Oktober 2020. Artinya jika MoU itu masih berlaku seharusnya kejari lebih pada preventif bukan langsung melakukan penetapan tersangka,"keluh Wilson.
Menanggapi hal itu, Kasi intel, Cakra Yudha menjelaskan, kasus penyelewengan dana BOS anggaran 2017-2019 sebelumnya sudah diaudit oleh Inspektorat namun hingga saat waktu yang telah ditentukan belum juga menemukan hasil.
