Bogor Times - Seorang ibu yang dirahasiakan identitasnya mengungkapkan kegelisahannya terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.Menurutnya, orang tua murid diduga sering dimintai sumbangan dengan nominal tertentu tanpa konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu.
Hal ini terjadi semenjak ada pemberitahuan dari Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto bahwa setiap sumbangan diperbolehkan. Namun, menurut ibu ini, sumbangan seharusnya bersifat sukarela dan tidak perlu dicantumkan nama siswanya.Ia merasa aneh karena pihak sekolah diduga sering meminta sumbangan untuk berbagai keperluan, seperti perbaikan plafon dan lapangan sekolah.
Ada dugaan bahwa permintaan dana ini dilakukan untuk mencegah kebocoran informasi. Orang tua siswa diberi instruksi untuk tidak berkumpul di depan sekolah, agar tidak ada pengawas yang menanyakan hal tersebut. Sekolah telah mengajukan permintaan dana dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun, prioritas utama mereka adalah perpustakaan, bukan perbaikan lapangan.
"Pada Februari, sekolah mengadakan outing kelas dengan biaya yang cukup mahal, hampir mencapai Rp 600.000 ribu. Banyak orang tua murid yang tidak setuju dan memilih untuk tidak mengikutsertakan anaknya. Akibatnya, hampir setengah dari murid sekolah memilih untuk tidak ikut. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan untuk pergi ke lima museum. Namun, akhirnya jumlah museum dikurangi menjadi dua,"kata perempuan berusia kepala tiga ini ketika diwawancarai oleh wartawan Bogor Times,Febri Daniel Manalu.
Ibu ini juga mengaku bahwa jika anak tidak memberikan sumbangan, si anak akan mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Sebagai bukti, anaknya sering pulang dengan mengeluh bahwa ia diduga sering dimarahi oleh gurunya hanya karena sering bercanda. Ia merasa ini adalah dugaan bentuk intimidasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap anaknya.
"Nah ke sini-sini orang tua kok aneh nambah ke sini keseringan minta sumbangan buat perbaikan plafon sekolah, buat lapangan sekolah,dan kalau misalkan anak kita tidak memberikan
sumbangan kurang diperhatikan gitu,"ungkap ibu ini menceritakannya dengan nada kecewa.
Terakhir, pihak sekolah meminta sumbangan untuk acara Rajaban. Terlebih, ia merasa bahwa sumbangan yang diminta untuk perbaikan lapangan saat anak temannya masuk kelas 1, yang nominalnya Rp 100.000 ribu, adalah dugaan bentuk pungli. Menariknya, uang tersebut dikembalikan oleh pihak sekolah, seiring dengan sorotan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, terhadap isu pungli.
Seorang wanita mengungkapkan kekesalannya dengan menirukan ucapan oknum dari pihak sekolah, “Lapangan ini rusak dan jika tidak diperbaiki, apakah Anda ingin anak Anda terluka hingga harus dirawat di rumah sakit?”
"Yang anehnya jawabannya kalau pun terkumpul uangnya mungkin tidak langsung diperbaiki karena belum tentu cukup,"urai warga Kota Bogor ini kepada wartawan Bogor Times,Febri Daniel Manalu pada Rabu,7 Februari 2024 lalu.
"Diketahui bahwa setiap siswa dimintai sumbangan diduga sebesar Rp 100.000. Jumlah siswa yang dimintai sumbangan ini mencapai hampir 60 siswa,"tutur dia.
Perbaikan lapangan ini diminta pada Agustus 2023. Namun, hingga saat ini belum diketahui apakah anggota DPRD Kota Bogor atau Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah mengetahui hal ini atau tidak.
Informasi yang diungkapkan oleh orang tua siswa tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah mengumpulkan dana sebesar Rp 3.800.000 untuk perbaikan lapangan. Namun, masih belum jelas apakah dana tersebut berasal dari hasil pungli atau sumber lain. Meski dana telah terkumpul, kepala sekolah menyatakan bahwa perbaikan lapangan tidak akan segera dilakukan.
“Orang tua siswa pernah menanyakan mengapa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak digunakan untuk memperbaiki lapangan yang rusak. Seorang anggota komite sekolah menjelaskan bahwa mekanisme pencairan dana BOS berbeda dengan APBD. Namun, nada suaranya yang meninggi membuat banyak orang tua merasa ragu untuk bertanya lebih lanjut,”ungkapnya, seolah-olah mencerminkan rasa takut untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang tabungan yang tidak boleh ada. Tabungan, pungli, yaitu tabungan dari orang tua yang seharusnya kembali ke anak, kini ditiadakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah outing kelas termasuk dalam mata pelajaran atau tidak?
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Irwan Riyanto, memilih untuk tidak merespons pesan singkat WhatsApp atau panggilan telepon yang dikirimkan oleh wartawan Febri Daniel Manalu.
