Bogor Times-Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah melarang pengadilan untuk mengabulkan perkawinan beda agama dan keyakinan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap bahwa pihak MA juga akan memberikan keputusan yang jelas mengenai nasib anak-anak yang telah lahir dari perkawinan semacam itu.
Permintaan ini dilontarkan oleh Ma'ruf Amin setelah MA mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan keyakinan.
Dalam SE tersebut, dinyatakan bahwa pengadilan tidak boleh lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama dan keyakinan, dengan tujuan memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili perkawinan semacam itu.
Meskipun demikian, Ma'ruf Amin menyampaikan pentingnya mengatasi konsekuensi dari larangan ini, terutama berkaitan dengan nasib anak-anak yang telah lahir dari perkawinan beda agama.
"Tentang nasib anak-anaknya nanti saya minta kepada pihak Mahkamah Agung untuk menetapkan statusnya secara hukum kenegaraan, itu nanti kita seperti apa. Sama minta MA yang menetapkan yang sudah terlanjur ditetapkan nanti, apakah dibatalkan, apakah itu diberi semacam pengakuan. Nanti segi hukumnya Mahkamah Agung," ungkap Ma'ruf Amin di Semarang, Jawa Tengah.
Keputusan MA dalam mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan sebelumnya telah menjadi semacam perdebatan di masyarakat. Beberapa pengadilan di Indonesia sebelumnya telah mengabulkan perkawinan semacam itu, namun dengan adanya SE tersebut, pengadilan dilarang untuk melanjutkan praktik tersebut.
"Keputusan mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama dan keyakinan berada pada masing-masing agama. Dalam hal ini, masing-masing organisasi agama seperti Majelis Ulama, KWI, PGI, dan agama-agama lain memiliki peran untuk menetapkan status sah atau tidaknya perkawinan dalam agama yang mereka anut,"kata Ma'ruf Amin menegaskan.
Pengambilan keputusan yang jelas mengenai nasib anak-anak dari perkawinan semacam ini menjadi sangat penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi mereka.
Keputusan MA mengenai hal ini akan menjadi panduan bagi masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak anak-anak yang terlibat dalam perkawinan beda agama dan keyakinan. Semoga proses penentuan nasib anak-anak ini dapat berlangsung dengan bijaksana dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi mereka.
"Pertanyaan yang perlu dijawab apakah perkawinan beda agama yang sudah tercatat dapat diberi pengakuan hukum atau justru harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan yang baru diberlakukan,"tanya wapres.
Keputusan MA mengenai nasib anak-anak ini akan menjadi langkah penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus-kasus perkawinan beda agama yang melibatkan anak-anak.
Hal ini juga akan membantu menjamin bahwa hak-hak anak untuk mendapatkan identitas hukum yang jelas dan perlindungan hukum yang sesuai akan dihormati dan dilindungi.
"Masalah perkawinan beda agama dan keyakinan telah menjadi perdebatan yang kompleks di Indonesia, di mana negara menganut berbagai agama dan keyakinan. Karena itu, langkah yang diambil oleh MA dalam mengeluarkan Surat Edaran perlu diimbangi dengan kebijakan yang mengakomodasi keberagaman dan hak-hak kemanusiaan,"beber mantan ketua mui ini.
Sebagai regulator hukum, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil mencerminkan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara, termasuk anak-anak. Penetapan nasib anak-anak dari perkawinan beda agama harus didasarkan pada pertimbangan yang seksama dan berlandaskan pada aspek hukum, etika, dan kemanusiaan.
Semoga langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam menangani isu ini akan menjadi contoh yang baik dalam menghadapi tantangan perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Keputusan yang diambil harus mengakomodasi hak-hak anak dan prinsip-prinsip keadilan, sekaligus mencerminkan semangat harmoni dan toleransi yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
