Terlebih bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa juga bisa menimbulkan masalah bagi dirinya jika data itu tak sesuai.
"Kemarin kita protes (kantor bupati), terkait banpres, banprov, Pemkab termasuk bantuan dana desa. Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan, janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah," ujar dia ketika dihubungi.
"Jadi jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami kan ( kades), warga protes ke RT kemudian RT datang ke kantor Desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Lukman mencontohkan, bantuan sosial belum sepenuhnya tersalurkan ke warga yang biasanya datang melalui RT dari kecamatan seperti data beberapa keluarga yang diusulkan tidak sesuai di lapangan.
"Kecamatan kami datanya ada 7 desa dapat seribu sekian, faktanya yang dapat hanya 300 sekian. Kami desa Bantarsari dapatnya 34. Harusnya desa ada yang dapat 130.an, tapi faktanya dibawah seratus itu cuman 45 dan 30 saja," ungkapnya
