Terdapat delapan pintu bantuan di Jabar, yakni Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Sembako Perluasan, bansos sembako presiden, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.
Setiaji menjelaskan penerima setiap pintu bantuan, baik dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS, dimuat. Pun demikian dengan jumlah penerima bansos di setiap kabupaten/kota. Dengan begitu, masyarakat, khususnya penerima bansos, mengetahui mereka mendapat bantuan dari pintu yang mana.
“Dalam rangka untuk menginformasikan atau dari segi transparansi siapa saja yang menerima bansos, sehingga masyarakat bisa saling mengecek. Misalnya ada orang yang tidak layak ataupun yang sudah meninggal, sehingga kita bisa meng-update datanya,” ucapnya.
Pihaknya juga melindungi data privasi penerima bansos. Data yang ditampilkan tidak gamblang. “NIK yang kami tampilkan digit depan dan belakang, termasuk nama penerima,” ucapnya.
Selain itu, kata Setiaji, pihaknya membuka fitur aduan di aplikasi Pikobar. Warga Jabar yang terdampak Covid-19, tapi tidak terdata, dapat mengadu melalui fitur tersebut. Begitu juga ketua RW bisa mengusulkan penerima bansos dengan melampirkan identitas, lokasi, dan permasalahan yang terjadi di lingkungannya.
“Penyaluran bansos tahap 1 ada data yang salah atau orang tersebut tidak layak, kita perbaiki lagi. Atau masyarakat bisa mengecek di sana. Kedua, menambah data-data tadi, misalnya ada orang yang terdampak baru, bisa dimasukkan melalui ” Solidaritas” di Pikobar,”katanya.
