Namun kata dia pernyataan Ketua DPRD ini justru berbanding terbalik dengan pengadaan baju anggota dewan yang memakan anggaran hingga Rp 700 juta.
"Saya sangat senang terkait pernyataan Ketua DPRD dan itu membuktikan bahwa dia bisa dibilang tidak setuju terkait pengadaan mobil listrik di Kota Bogor tapi di satu sisi dia menyetujui terkait pengadaan pakaian anggota dewan yang jumlahnya adalah sebesar Rp700 juta ini kan aneh," kata dia lagi sembari mengkritik pernyataan Ketua DPRD Kota Bogor.
"Menurut saya ini sangat aneh bahkan saya berpendapat ketidaksetujuan terhadap mobil listrik itu bisa dibilang hanyalah pura-pura,"sambung Hendri yang menilai Ketua DPRD hanya mengejar panggung menjelang pemilihan walikota.
Di sisi lainnya, paralegal ini juga ingin mempertanyakan hasil audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP).
Sebab sepengetahuan dia,uang yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota Bogor kepada PDJT melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) nilainya itu sangat besar.
Oleh karena itu,untuk mengetahui berapa nilai kerugian Pemerintah Kota Bogor Hendri pun mengatakan akan membawa tim audit independen.
Lalu mengapa anggota Komisi III dan IV tidak berani menemui paralegal LBH PSM.Apakah ada yang disembunyikan.
"Terkait hasil audit yang katanya sudah keluar tentu kami hargai itu tapi jika diizinkan kami pun ingin membawa tim audit independen untuk melakukan audit terhadap anggaran yang sudah dikucurkan oleh Pemerintah Kota Bogor kepada PDJT dan akan kami ulas sedemikian rupa,"singkat dia.
