Menurutnya, peran penting pemuda sangat dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, upaya jemput bola program pemerintah Kabupaten Bogor harus dilakukan guna memastikan program tersebut tepat sasaran.
"Bagen (biar,red) dikata kartar cuma bisa minta sumbangan. Terpenting, program pemerintah sampai ke yang berhak, " pungkasnya.
Hal itu dibenarkan oleh Kades Cogreg, Mad Yusuf. Ia menerangkan, pemerintah Desa tengah menghimpun data masyarakat miskin sebagai penerima PBI. "Intruksi dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Pendataan dilakukan oleh tiap RT. Setelah lengkap diserahkan pada kami (Desa, red), " tukas Mad Yusuf saat berta'ziyah di kediaman salah satu warga.
Ia berharap, program tersebut bisa tepat sasaran bagi yang membutuhkan. Selain itu, bantuan juga bisa merata. "Semua semua yang terdata bisa di ACC sebagai PBI, " ucapnya.
Untuk diketahui, Pemkab Bogor telah menaikkan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pada APBD 2020 Kabupaten Bogor yang disahkan pada rapat paripurna.
Kenaikan menjadi Rp181 miliar untuk 10 bulan. Angka kenaikannya cukup signifikan, yaitu sekitar Rp33 miliar, dari tahun 2019 yang hanya dianggarkan sekitar Rp148 miliar untuk pembaiayaan PBI BPJS Kesehatan.
Sebelumnya, Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor Jawa Barat resmi menetapkan APBD tahun 2020 senilai Rp7,074 triliun pada Rapat Paripurna di Cibinong, Kabupaten Bogor.
Angka tersebut naik sekitar Rp800 miliar dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2019 yang senilai Rp6,2 triliun. Pada Rancangan APBD tahun 2020 bahkan hanya ditargetkan senilai Rp6,97 triliun, sehingga ada kelebihan target Rp96 miliar.
