Lalu ketika wartawan Bogor Times menanyakan terkait isi perjanjian yang menyebutkan jika pengelolaan pasar ingin dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bogor maka seluruh kios yang ada di Pasar TU harus terlebih dahulu laku terjual.Lalu mengapa pemerintah tidak melakukan opsi agar pemerintah kota lah lah yang membeli seluruh kios yang masih belum laku terjual.
"Nah,terkait hal itu,jika pemkot yang membeli semua kios yang masih belum laku,menurut saya persoalannya tidak lah sesederhana itu.Sebab,pemkot juga belum tentu menganggarkan biaya untuk pembelian kios tersebut.Selain itu,pemkot juga belum tentu memiliki uang,"jelas dirut.
Muzakkir mengatakan,berdasarkan hitungan perumda yang dibawah kepemimpinannya.Akibat pasar itu masih dikelola oleh PT Galvindo Ampuh maka Pemerintah Kota Bogor diduga mengalami kerugian setiap tahunnya sebesar Rp 80-90 miliar.
"Hitungan itu dengan catatan kondisi pasar sudah dalam keadaan normal dan juga sudah melakukan perbaikan secara menyeluruh namun ini pun masih di luar biaya pemeliharaan gaji dan biaya lainnya,"sambung Muzakkir.
Namun ketika wartawan media ini kembali meminta pendapat kepada direktur,apakah dirinya akan melaporkan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini telah menghilang kepada aparat penegak hukum (APH).
Seperti diketahui akibat pengelolaan Pasar TU masih dikelola oleh PT Galvindo Ampuh maka Pemda Kota Bogor diduga kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp150 miliar.Hal itu berdasarkan hasil audit BPKP.
"Kalau soal itu kan itu ranahnya pemkot kalau memang dirasa perlu ya itu memang memungkinkan sebab pidana dan perdata nya kan bisa di tempuh. Ya kami menunggu aja karena prosesnya itu ada di ranahnya pemkot,"tambah Muzakkir.
Dirut mengatakan,apabila dirinya sudah menerima mandat dari Walikota Bogor untuk mengelola pasar tersebut baru lah dia mau melaporkan kebocoran PAD itu pun setelah dia resmi mengelola pasar tersebut.
