Baca Juga: PMII Unusia Galang Dana Korban Gempa Flores
Itulah alasan mengapa banyak KPM yang memilih diam ketika bantuan tak sesuai ketentuan.
"Jika KPM protes akan dianggap TKSK sebagai pihak yang tidak layak menerima bantuan. Sementara mereka sangat membutuhkannya. Percis dengan ancaman Kasi Kestra, Sudarto," tuturnya.
Karenanya, Saipul bersama tim meminta agar kementrian sosial ambil tindakan tegas. Lantaran kasus seperti ini telah berjalan lama.
Baca Juga: Merawat Kebhinekaan Menjelang Pergantian Tahun, PB INSPIRA Gelar Rapimnas dan Rapat Pleno.
"Saya harap Kemensos tidak hanya memberi wewenang pada TKSK untuk menghapus KPM, tapi juga memberikan KPM untuk mengganti pejabat TKSK yang nakal," pungkasnya.
Saat dikomfirmasi, TKSK Kecamatan Parung, Dimiyati belum memberikan keterangan.***