Mungkin pilihan itu benar kalau pengelola rumah sakit wasta. Pasalnya mereka mesti membiayai semua biaya sendiri. Seandainya tuntutan BPJS tak dibayarkan serta ketentuan administrasi yang ribet boleh jadi mereka akan tutup.
Kondisi ini yang kabarnya mendorong pemerintah untuk turun tangan mengurai defisit yang dikelola oleh BPJS. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menalangi defisit BPJS Kesehatan sebesar 4,9triliun rupiah atau sekitar 30% dari kekurangan yang ditanggung oleh BPJS. Bahkan, Presiden Joko Widodo marah karena persoalan BPJS yang tak kunjung usai.
Keadaan tersebut makin menjadi bukti bagaimana nyawa manusia dinegara Indonesia di pertaruhkan dalam masalah pelayanan Kesehatan. Nyawa manusia merdeka seolah-olah gampang saja berganti dengan peraturan yang tidak sempat berpihak pada rakyat miskin.
Rakyat miskin sekali lagi tidak selayak nya memang tidak sakit. Cukuplah orang kaya saja yang sakit. Karena mereka mempunyai sejumlah uang untuk membayar jasa layanan rumah sakit. Cukuplah orang miskin dirawat di rumah atau dibawa ke dukun.
Sebentuk implementasi penduduk terdahulu nan barangkali akan memerankan alternative di tengah ketidak berpihakan pengelola Negara kepada warga miskin ketika mereka sakit.
Rumah sakit umpama institute modern penerobos kestabilan rakyat yang sudah percaya kepada dukun ataupun tabib untuk penyembuhan sekarang bertransformasi menjadi monster yang mengerikan.
Monster itupun hadir untuk memangsa warga miskin nan tidak sanggup melunasi atau membayar warga miskin nan bermodal kartu BPJS ataupun Kartu Indonesia Sehat kartu nan katanya bakal menjelma jadi obat mujarab nan manjur untuk permasalahan kebangsaan sekarang ini seolah-olah tak ada gunanya.
Kartu itu hanya sekadar hiburan bagi mereka yang telah tertimpa kesusahan. Kartu itu tidak akan pernah sakti untuk menaklukan rezim pengelolaan kesehatan.
Pasalnya, meminjam istilah Eko Prasetyo (2004), kartu itu tidak mampu menembus lorong gelap urusan obat. Jejaring yang kian membubungkan harga oabat dan layanan rumah sakit.
Maka, sekali lagj orang miskin perlu bersatu untuk menjaga kesehatannya. Orang miskin jangan sekali-kali menderita sakit katastropik atau penyakit yang berbiaya tinggi.
Ketika warga miskin menderita sakit katastropik maka banyak-banyaklah berdo’a mendekatan diri pada tuhan, perbanyak bermurah hati kemudian mintalah maaf kepada sesama. Sebab ajal makin kian mendekat.
Kartu BPJS bagaikan jalan keluar yang tak dapat di andalkan tuk mengatasi dan membiayai anggaran penyembuhan. BPJS semacam harapan terlaksananya keadilan untuk semuanya seolah-olah gontai menghadi diri nya sendiri. Sebagaimana mereka akan menolong orang lain ditengah keadaan BPJS nan sudah berada diwaktu ajal.
Transmutasi suatu rumah sakit dan berjenjangnya mekanisme rujukan hanya akan semakin memperkeruh keadaan. Orang miskin akan tetap berjuang dengan kesakitan yang diderita di tengah ketidakmampuan pemerintah ‘menyelamatkan’ jiwa manusia.
