• Senin, 8 Agustus 2022

Gelar Halaqah Sejarah Peradaban, PCNU, FPP, dan Kemenag Kota Bogor Sosialisasikan Perda Pondok Pesantren

- Jumat, 17 Juni 2022 | 09:20 WIB
Halaqah Sejarah (Dok.Bogor Times/Arul)
Halaqah Sejarah (Dok.Bogor Times/Arul)

Bogor Times - Pengurus pondok pesantren dari seluruh wilayah di kota Bogor Mengikuti Halaqah Sejarah Jejak Peradaban di Pakuan Padjajaran serta sosialisasi Perda tentang Pondok Pesantren yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Forum Pondok Pesantren, dan Kementerian Agama Kota Bogor di Amaroossa Royal Hotel Rabu sore, (15/6/2022).

Acara tersebut dihadiri Mohammad Nuruzzaman selaku Staf Khusus Menteri Agama RI,KH Ade Sarmili (Kasubag TU Kemenag Kota Bogor), Gus Idris Masudi, Achmad Ubaidilah (Narasumber Halaqoh Sejarah), serta Ketua Forum Pondok Pesantren se Kota Bogor Ahmad Baedowi, dan Anggota DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi.

Dalam agenda tersebut membahas berbagai hal terkait tentang sejarah peradaban Pakuan Padjajaran di masa lampau, serta peraturan daerah kota Bogor tentang pondok pesantren yang sudah mendapat pengesahan dari Pansus DPRD setempat.

Ketua PCNU Kota Bogor Romy Prasetya mengungkapkan Perda pondok pesantren merupakan salah satu jawaban dari proses pembinaan kader Ahlussunnah Wal Jamaah agar bisa lebih optimal dalam membumikan nilai-nilai tersebut.

Dengan begitu Perda pondok pesantren harus memberikan dasar hukum bagi pondok pesantren dalam menjalankan aktivitas sehingga tidak bergantung pada sosok pengurus Ponpes atau Kyai.

" Hadirnya Perda pondok pesantren harus menjadi salah satu bagian untuk bisa memberikan jawaban dari permasalahan operasional aktivitas kegiatan belajar mengajar untuk mendidik kader menanamkan nilai Aswaja,"ucapnya.

Baca Juga: Ciptakan Situasi kondusif dan Harmonis Jelang Tahun Politik, Netfid dan Kesbangpol kota Bogor Jalin Komitmen

Sementara itu ketua forum pondok pesantren kota Bogor KH Ahmad Baedowi menilai Perda pondok pesantren yang sudah ada jangan seperti istilah 'tucking' sudah dibentuk tapi cicing.

" perda ini harus optimal dalam implementasi di lapangan sehingga pemerintah daerah dan DPRD harus bisa menjalankan amanat dalam Perda tersebut untuk kemaslahatan pondok pesantren,"ujarnya.

Halaman:

Editor: Muhammad Syahrul Mubarok

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ratusan PKL Parung Ditertibkan

Selasa, 21 Juni 2022 | 10:49 WIB

Keluarga Korban Geng Motor Harap Keadilan

Jumat, 17 Juni 2022 | 20:16 WIB

Para Ajudan Bupati Ade Yasin Kini Jadi Saksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 20:35 WIB

Wow, Bupati Ade Yasin Terciduk KPK

Rabu, 27 April 2022 | 10:35 WIB
X