Bogor Times-Terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Henri Alfiandi, beberapa pihak pun memberikan tanggapan terkait problem hukum dari sudut kewenangannya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dan warganet memberikan pandangannya mengenai masalah ini.
Mahfud MD menyatakan bahwa perdebatan mengenai masalah prosedural seharusnya tidak perlu diperpanjang. Ia menekankan pentingnya fokus pada kelanjutan proses penegakan hukum atas substansi masalah utama dalam kasus ini, yaitu korupsi. Menurutnya, penegakan hukum yang efektif harus menjadi prioritas untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.
Selain itu, Mahfud MD berpendapat bahwa masalah pokok harus diteruskan dan tidak perlu memperdebatkan prosedur lebih lanjut. KPK sudah mengakui kesalahan secara prosedural, dan TNI juga telah menerima substansi masalahnya terkait sangkaan korupsi. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti kasus ini berdasarkan kompetensi peradilan militer.
"Dalam hal ini, saya mengingatkan bahwa masalah korupsi yang telah diinformasikan dan dikordinasikan sebelumnya kepada TNI harus tetap diarahkan untuk dilanjutkan dan dituntaskan melalui Pengadilan Militer. Perdebatan di ruang publik sebaiknya tidak sampai menyebabkan substansi perkaranya menjadi kabur sehingga tidak berujung pada Pengadilan Militer,"singkat mantan Ketua MK ini.
Di sisi lain, berbagai tanggapan dari warganet juga ikut mengemuka terkait kasus ini. Salah satu warganet dengan akun @Denisupriyadi2023 mengusulkan agar ke depannya rangkap jabatan TNI/Polri aktif untuk jabatan sipil harus dihapuskan. Jika ada oknum yang melakukan tindakan korupsi atau pidana, maka mereka harus melepaskan jabatan atau pensiun agar dapat diadili dengan hukum sipil.
Warganet tersebut juga menyampaikan pandangannya mengenai keberadaan kasus korupsi di lingkungan militer. Ia berpendapat bahwa kasus ini bisa terbongkar berkat campur tangan KPK, dan jika tidak ada campur tangan tersebut, kemungkinan kasus ini tidak akan terungkap. Oleh karena itu, warganet menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan dalam upaya memberantas korupsi.
Warganet juga menyatakan dukungannya terhadap prinsip bahwa semua orang harus sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada kekebalan hukum. Semua pihak harus tunduk pada hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu, untuk menciptakan sistem keadilan yang seadil-adilnya.
Kasus OTT yang melibatkan Henri Alfiandi ini menjadi sorotan publik, dan berbagai tanggapan dari pihak-pihak terkait menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam upaya memberantas korupsi di negara ini. Harapan semua pihak adalah agar proses hukum berjalan lancar dan substansi perkaranya tetap menjadi fokus utama.
