Poligami Solusi HIV, Ridwan Kamil Tidak Sepakat

Bogor Times-Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan pribadi sang Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum yang menyebutkan poligami adalah solusi untuk mengatasi penularan HIV AIDS.

Sebelumnya, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa menikah akan menjauhkan diri dari zina yang terbukti membawa banyak keburukan, salah satunya yakni HIV AIDS.

Bukan tanpa alasan hingga pernyataan Wagub Jabar tersebut menjadi sorotan menyusul informasi tentang tingginya kasus HIV AIDS di Kota Bandung.

Baca Juga: Berikut Daftar Yang Layak Menerima Subsidi MyPertamina

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, tercatat 5.943 kasus positif HIV di Bandung selama 1991-2021, 11 persen di antaranya merupakan ibu rumah tangga yang suaminya melakukan hubungan badan dengan PSK.

Adapun 414 atau 6,9 persen kasus di antaranya terjadi di kalangan mahasiswa.

Melalui akun Twitter pribadinya, Ridwan Kamil mengoreksi berita dan pemahaman masyarakat yang selama ini beredar.

Baca Juga: Cerpen Misteri Kamera Karya Siswa
“414 kasus HIV di kalangan mahasiswa Kota Bandung itu adalah akumulasi data selama 30 tahun: 1991-2021, bukan data dalam satu tahun,” kata Ridwan Kamil.

Ia juga menegaskan bahwa program untuk mendeteksi dan menangani kasus ini sudah digencarkan di Jawa Barat.

Adapun pendapat pribadi Pak Wagb Uu Ruzhanul Ulum terkait poligami sebagai solusi, saya pribadi tidak sependapat,” ujarnya menyambung.

Baca Juga: Ombak Pantai Libas Deretan Warung Milik Warga
Selanjutnya, Ridwan Kamil menyebutkan delapan upaya yang sudah dilakukan dalam penanggulangan HIV AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Jawa Barat, di antaranya:

1. Melakukan skrining dini tes HIV AIDS pada populasi kunci (wps, lsl, waria, penasun), ibu hamil pasien TB, Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Melakukan perluasan layanan konseling tes HIV, layanan perawatan dukungan dan pengobatan.
Baca Juga: Ridwan Kamil Sebut Persahabatannya dengan Anies Diketahui Jokowi

Baca Juga: Cinta Kasih Sayang Guru (Cerpen Siswa)

3. Melakukan peningkatan kapasitas petugas puskesmas dalam pengembangan layanan test and treat.