Baca Juga: Renang di Empang Dekat Proyek RSUD Bogor Utara, FN Gadis 10 Tahun Tewas Tenggelam
Hal itu pun masih tampak banyak masalah karena banyak yang merasa tidak menerima. Bahkan, ada kampanye bendera putih, dari buruh, pedagang, hingga pemilik restoran.
Gerakan bendera putih, menurutnya, bisa menyulut krisis politik. Belum lagi muncul isu sensitif, seperti isoman anggota DPR yang dibiayai negara.
“Ini terjadi kontradiksi antara level kebijakan dan tataran riil,” katanya.
Baca Juga: Cara Jitu Hadapi Kajiman atau Jin Peminta Tumbal Menurut Ulama dan Sunnah
Abra mencontohkan China yang melakukan karantina wilayah dan melakukan tes ke seluruh populasi. Mereka juga diberikan insentif yang mencukupi kehidupan sehari-hari.
Ia menyebut ada satuu kota di luar negeri yang memberikan 8 juta perminggu untuk satu keluarga saat masa karantina wilayah.
“Paling tidak, lockdown harus dilakukan dan insentif dari pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga: DPR RI Tommy Kurniawan Pantau Vaksinasi di Ponpes Tansyitul Mutaalimin
Memang, katanya, harus ada kebijakan konsisten dan tegas. Hal demikian memang merupakan pil pahit yang harus ditelan. Ketika satu bulan lockdown, masyarakat mengikat pinggang.
Namun, ketika kasus menurun, ekonomi membaik. Indonesia berkeinginan menyelesaikan ekonomi dan pandemi dalam waktu bersamaan.
Namun yang terjadi, ekonomi terus terkontraksi. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 6 persen.
Baca Juga: Hari Pangan Sedunia, Sejarah, Tema serta Benang Merah Kepedulian dan Kelaparan
Di tengah tahun, kasus konfirmasi Covid-19 melonjak. Ekonomi pun sulit pulih. Hal tersebut terkonfirmasi Bloomberg, bahwa ekonomi Indonesia terbawah dari 53 negara.
Lembaga lain menyebut dari 200 negara, Indonesia berada di posisi 110 yang bisa keluar dari Covid-19 dan ekonomi.
