• Minggu, 28 November 2021

Menkue Sri Mulyani: Integrasi NPWP ke NIK, Bentuk Upaya Pemerintah Menyederhanakan Pajak Mulai 2023.

- Jumat, 26 November 2021 | 02:46 WIB
menkue sri mulayani dalam menjelaskan nik no wajib pajak (youtube.com )
menkue sri mulayani dalam menjelaskan nik no wajib pajak (youtube.com )

BogorTimes - Seperti yang kita ketahui baru saja permerintah Indonesia Saat ini telah menetapkan kebijakan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) akan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ), pergantian tersebut akan berlaku pada tahun 2023 mendatang.

Terkait dengan pergantian ini, yakni Nomer NIK sebagai ganti NPWP telah diutarakan oleh Menteri Keuangan ( Menkeu ) Sri Mulyani dalam keterangan persnya pada Jumat, 19 November 2021 mengatakan, keputusan tersebut tidak serta merta membuat tiap orang yang memiliki KTP wajib membayar pajak. Tidak Seenaknya saja bisa membayar pajak bagi yang memiliki KTP, tentunya ada aturan yang ketat bisa diberlakukan demikian.

Namun, Menkeu Sri Mulyani sedikit geram dan kesal karena isu yang terdengar dimasyarakat, sangat tidak sesuai dan disayayangkan sekali saat ini masih banyak kabar bohong yang beredar dan menyebut bahwa pemilik NIK melalui KTP diwajibkan membayar pajak. Inilah berita kekeliruan dan tidak sesuai dengan keputusan pemerintah Indonesia mengenai pemberlakuan KTP menggantikan Nomer NPWP sebagai wajib pajak.

Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit: Siap Naikan Pangkat bagi Polisi yang Sayang Istri dan Membangun Keluarga yang Harmonis.

Baca Juga: Presiden Jokowi Jewer Menteri BUMN Sampai Geleng Kepala: Birokrasi Ribet Investasi pun Ruwet.

Baca Juga: Jokowi Memenuhi Janjinya, Investasi Ke-Pertamina dan PLN Dibuat Mudah Jangan Dipersulit.

Dalam hal ini, Menkue Sri Mulyani menjelaskan integrasi ketika NIK menjadi NPWP adalah bentuk upaya pemerintah dalam menyederhanakan administrasi pajak di Indonesia.

“Dan banyak yang bilang kalau kamu punya NIK berarti anak-anak umur 17 tahun yang sudah mulai punya KTP, berarti kamu harus bayar pajak. Itu judul berita yang dibuat seolah-olah semua yang mempunyai NIK harus bayar pajak, itu salah sangat salah, jadi itu hoaks,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa wajib pajak hanya berlaku bukan bagi orang yang memiliki penghasilan setahun diatas batasan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, selain juga pengusaha perorangan yang mendapatkan peredaran bruto Rp500 juta setahun.

Baca Juga: Menteri Agama Yaqut Cholil Bertandang Kegubernur Mekkah, Akan Memberangkatkan Jamaah Haji Dengan Aturan Ketat.

Halaman:

Editor: Imam Shodiqul Wadi

Sumber: Antara, Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bang Billy Minta Doa Ribuan Yatim Kabupaten Bogor

Sabtu, 27 November 2021 | 13:04 WIB

Tauladan Pergaulan Nabi Muhammad SAW Dengan Agama Lain

Senin, 22 November 2021 | 13:50 WIB
X