Samber Pungli Polda Jawa Barat Ambil Tindakan Dugaan Maling Uang Rakyat di Parung

"Ada agen yang tidak melalui rekomendasi dari desa. Tapi anehnya diloloskan dan selalu dibela. Jadi terlihat kerjasama antara agen, TKSK dan oknum kecamatan," tegas Ipul.

"Bukan tanpa alasan, dugaan tersebut terjadi lantaran sikap aparatur kecamatan termaksud TKSK yang terkesan cuek pada persoalan penyaluran dana bantuan untuk masyarakat miskin tersebut.
"Jadi wajar saja jika Ibu Reni yang didzolimi karena haknya terabaikan justru kena omelan oknum kecamatan dan hanya dicuekin bahkan menunggu sangsi dari TKSK," ucapnya.

Menurutnya, dengan kekuasaan TKSK dalam melaporkan ketidak layakan penerima bantuan menjadi senjata untuk menakut-nakuti para KPM. 

 Itulah alasan mengapa banyak KPM yang memilih diam bantuan sesuai ketentuan.
"Jika KPM protes akan dianggap TKSK sebagai pihak yang tidak layak menerima bantuan. Sementara mereka sangat membutuhkannya. Percis dengan ancaman Kasi Kestra, Sudarto," tuturnya.

 Karenanya, Saipul bersama tim meminta agar kementrian sosial ambil tindakan tegas. Lantaran kasus seperti ini telah berjalan lama.

"Saya harap Kemensos tidak hanya memberi wewenang pada TKSK untuk menghapus KPM, tapi juga memberikan KPM untuk mengganti pejabat TKSK yang nakal," pungkasnya.

Saat dikomfirmasi, TKSK Kecamatan Parung, Dimiyati belum memberikan keterangan.***