"Dalam upaya menangani dugaan kebocoran database kependudukan dan catatan sipil, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melaksanakan audit investigasi dan mitigasi preventif. Langkah-langkah tersebut dijalankan secara cepat dan mendalam untuk mengatasi masalah keamanan data yang menjadi perhatian serius masyarakat,"jelasnya.
Situasi ini menegaskan pentingnya upaya penguatan keamanan data di semua sektor pemerintahan. Kebocoran data pribadi warga merupakan ancaman serius terhadap privasi dan keamanan informasi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih proaktif dalam melindungi data publik dan pribadi agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dari potensi risiko kejahatan siber.
