Selain itu, perlu dipastikan bahwa penerapan aturan SEMA 2/2023 tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat harus terus mengawasi agar setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah atau instansi terkait tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebebasan beragama.
Dalam konteks ini, penting bagi seluruh pihak untuk memberikan dukungan dan masukan konstruktif bagi pemerintah dan Mahkamah Agung. Evaluasi berkala terhadap aturan dan kebijakan yang ada juga perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan relevansinya dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang dinamis.
Sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku, dan agama, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam menangani isu pernikahan beda agama haruslah berlandaskan pada semangat keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan.
Ketegasan Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA 2/2023 menegaskan komitmen untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan aturan. Namun, bersamaan dengan itu, peningkatan dialog antarstakeholder, pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman agama, dan upaya mencari solusi inklusif menjadi kunci dalam merangkul seluruh elemen masyarakat.
Dengan langkah-langkah bijaksana dan kolaboratif, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat harmoni dan persatuan di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa ini. Pergulatan menghadapi isu-isu sensitif, seperti pernikahan beda agama, memerlukan keterbukaan hati dan pikiran, serta kesediaan untuk saling mendengar dan berdialog guna mencapai konsensus yang lebih kokoh dan inklusif
