Times- Perang Kain Sarung (PKS) menjadi tradisi buruk di tiap Bulan Ramadhan. Mirisnya, aksi barbar itu dilakoni oleh anak-anak dan remaja.
Alasan itulah, Lembaga Pendidikan Non Formal di bawah naungan Yayasan Muinatul Wathoniyyah Cogreg (MWC) berkerjasama dengan aparat setempat. Dalam rangka menggalakkan program Pelatihan Budaya Islam (rabana) hingga pesantren kilat (Sanlat).
"Kami sisipkan Rabana agar anak-anak tidak jenuh dalam menjalankan pembelajaran selama proses sanlat," kata ketua Pelaksana Pesantren Kilat, Muhammad Thohir usah rapat kepanitian di Masjid Djamie Al Ikhalas Cogreg, pada Selasa 5 Maret 2024.
Baca Juga: Oknum Guru Cabul di Kabupaten Bogor Terancam Diberhentikan
Ia merangkan, program tersebut terlahir dari kehawatiran warga atas bermunculannya budaya buruk di Desa Cogreg. Selain PKS, aktifitas anak yang sulit terlepas dari android juga menjadi sorotan.
"Dengan adanya sanlat, ruang mereka untuk ikut-ikutan PKS (perang kain sarung,red) jadi semakin minim. Dan anak-anak juga dapat meninggalkan androidnya sejenak untuk beribadah," kata pria yang akrab disapa Tohir ini.
Dalam acara tersebut, panitia membagi dua rombongan belajar (Rombel) dengan sistem klasikal.
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Irish Bella: Puasa Harus Tetap Semangat
"Untuk anak iqro, kami fokus pada pendidikan manasik ( Praktek,red) toharoh, baik wudhu, tayamum dan bersuci saat menggunakan khouf. Kemudian praktek sholat dan lainnya," ucapnya.
Hal tersebut kata Tohir sejalan dengan program pemerinta Desa Cogreg yaitu wajib belajar agama seumur hidup.
Kepada media, Kepala Dusun 02, Desa Cogreg, Mukhlis menerangkan kegiatan ini diharapkan dapat secara efektif menjauhkan generasi dari budaya buruk selama bulan Ramadhan dan seterusnya.
Baca Juga: Berstatus Tahanan Titipan, Kades Terduga Pemalsu Akta Tanah di Bogor Boleh Healing ke Luar Kota
" Apapun program pemerintah, saya pastikan akan berjalan lancar dengan bekerjasama. Dalam hal memerangi budaya buruk, kami harus bersama-sama para asatidz dan ulama," ucapnya.
Para warga diwajibkan mengikuti program ini, sambung kadus, karena penyelenggara kegiatan tidak memungut biaya apapun.
"Kalau menjadi peserta sanlat tidak ada pungutan biaya. Maka wajar kami wajibkan," tegasnya.***
Artikel Terkait
RUU PKS tak Kunjung Disahkan oleh DPR RI, Tsamara Amany PSI : Halo DPR Kapan RUU PKS Sah ?
Terancam Mangkrak, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PKS Soroti Proyek RSUD Bogor Utara
Kader PKS Sukamakmur Salurkan Bantuan untuk Warga Sekitar
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PKS Saling Lapor Dengan Pengusaha Karena Sengketa Limbah
Cegah Perang Kain Sarung (PKS), Anak Yatim Kehilangan Nyawa
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Terima Audensi dan Aspirasi dari Kesatuan Apoteker Bahas Apa?
Terlibat PKS, Tiga Remaja Dibekuk Polisi
Pilkada Depok 2024 Tiga Calon PKS vs Kaesang Pangarep Siapa yang Unggul?
Pelaksanaan Senam Bareng Rakyat di Stadion Patriot Candrabhaga Dibatalkan oleh Pemkot Bekasi, PKS Kota Bekasi
PKS Mendukung Semangat Perubahan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024: Mardani Ali Sera