Dengan adanya penolakan dari Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) terhadap kebijakan ini, isu mengenai larangan e-commerce menjual barang impor di bawah USD 100 menjadi perdebatan yang kompleks dan menuntut pemikiran matang dalam menemukan solusi yang tepat untuk melindungi UMKM dalam negeri tanpa melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional yang berlaku.
Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kebijakan yang seimbang dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta daya saing UMKM di pasar global.
"Yang harus diperhatikan adalah poin pertama rencana pelarangan e-commerce untuk menjual barang impor di bawah USD 100 harus dibatalkan.Proteksi dengan cara pelarangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah disepakati dalam perjanjian World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia,"kata Sonny Harsono pada Sabtu, 5 Agustus.
Isu ini menjadi perdebatan yang kompleks dan sensitif, karena melibatkan kepentingan para pelaku bisnis e-commerce, khususnya di sektor logistik. Namun, pemerintah juga memiliki komitmen untuk melindungi UMKM dalam negeri agar dapat bersaing secara adil dengan produk impor yang dijual dengan harga murah.
Dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, penting bagi pemerintah untuk melakukan pendekatan yang cermat dalam mengatur kebijakan perdagangan agar tetap sesuai dengan perjanjian internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta perkembangan UMKM di Indonesia.
