Keniscayaan Kurikulum Merdeka di Indonesia

Bogor Times- Kurikulum merdeka bukan barang baru fi Indonesia. Khususnya dikalangan perantren.

Ketetangan Sekretaris Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU Harianto Oghie, sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan pondok pesantren sudah lama mengimplemantasikan kurikulum merdeka. Hal ini ia sampaikan pada webinar implementasi kurikulum merdeka yang digelar pada Senin, (22/08/2022).
 
“Ini (Kurikulum merdeka,red) tidak asing bagi kami sebagai jam’iyah Nahdlatul Ulama bahwa kemerdekaan dalam proses belajar mengajar itu sudah lama dilaksanakan di ekosistem pendidikan di lingkungan pondok pesantren,” ujarnya.
 
Menurutnya, kutikulum merupakan program strategis LP Ma`arif NU terkait dengan penguatan kurikulum yang berkarakter dalam proses transformasi nilai-nilai Islam Ahlussunah wal Jama`ah yang dikombinasikan dengan standar kurikulum nasional.

“Semestinya implementasi pendidikan merdeka akan tetap mengadopsi praktek baik yang sudah dilakukan oleh madrasah dan sekolah yang bernaung di bawah pondok pesantren sehingga bisa memberikan penguatan terhadap implementasi kurikulum merdeka ini,” ucapnya.
 
Ia menerangkan, webinar dengan tema “Implementasi Kurikulum Merdeka yang Menyenangkan untuk Generasi Z” ini merupakan upaya dari LP Ma’arif NU untuk menyiapkan seluruh sekolah dan madrasah agar siap untuk menyongsong implementasi kurikulum merdeka yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Imam Bukhari yang didaulat menjadi narasumber menyampaikan bahwa dalam kurikulum merdeka pembelajaran harus menerapkan profil pelajar Pancasila sebagai karakter yang harus ditanamkan kepada seluruh siswa.
 
“Untuk madrasah, selain karakter profil pelajar Pancasila juga ada profil rahmatan lil ‘alamin yang harus ditanamkan kepada seluruh siswa di madrasah,” imbuhnya.
 
Menurutnya, profil rahmatan lil ‘alamin ini sangat penting untuk menjadikan warga negara Indonesia menjadi warga yang saling menghormati dan menghargai mengingat negara ini terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya yang beragam.

Narasumber berikutnya, Didang Setiawan menegaskan kepada seluruh peserta bahwa kurikulum merdeka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini lebih simpel dan praktis dibandingkan dengan kurikulum K 13.
 
“Bahkan untuk pelaksanaannya, pemerintah sudah menyiapkan segalanya. Sudah ada contoh-contoh yang disiapkan,” tambahnya.
 
Selain itu, kepala sekolah dan guru juga dapat mengakses platform merdeka belajar sebagai contoh dan acuan implementasi Kurikulum Merdeka. Guru tidak lagi dipusingkan dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

 “Guru tinggal buka platform tersebut, sudah tersedia semuanya,” ungkapnya.

 Webinar ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari kepala sekolah/madrasah, guru, dan praktisi pendidikan dari seluruh Indonesia. Dalam sesi diskusi para peserta merespon positif kegiatan ini dan meminta agar kegiatan serupa terus dilanjutkan oleh LP Ma’arif NU di tingkat wilayah dan Cabang. Hal ini mengingat masih banyak sekolah dan madrasah yang belum mendapat sosialisasi Kurikulum Merdeka.***