"Pertama, polisi harus dapat menunjukkan adanya "sikap batin" atau mens rea dari pelaku, yang menunjukkan niat atau keinginan yang sengaja untuk melanggar hukum. Istilah mens rea dalam hukum pidana mengacu pada unsur kesengajaan atau niat jahat dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum,"kata Pakar Hukum Pidana ini.
Kedua, Agustinus Pohan menyebut bahwa polisi juga perlu membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh RH memiliki dampak sosial yang dipandang sebagai perbuatan menodai.
"Ini berarti bahwa selain melihat niat pelaku, polisi juga perlu memahami bagaimana tindakan tersebut dilihat oleh masyarakat secara umum. Apakah tindakan menyematkan bendera ke leher anjing dianggap sebagai tindakan yang merendahkan lambang negara, ataukah masyarakat melihatnya sebagai tindakan yang tidak bermaksud merendahkan,"ujar pakar pidana ini.
Lebih lanjut, Agustinus Pohan menyatakan bahwa perbuatan RH dalam menyematkan bendera ke leher anjing sebenarnya dapat diperdebatkan apakah merupakan tindakan yang patut atau tidak. Ini mengacu pada pandangan bahwa tindakan tersebut bisa saja dipahami dalam konteks euforia menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai peristiwa ini dapat beragam, dan interpretasi terhadap tindakan tersebut mungkin berbeda-beda.
Pendekatan yang dikemukakan oleh Agustinus Pohan menekankan kompleksitas dalam menilai dan memahami sebuah tindakan dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek hukum, niat pelaku, dan pandangan masyarakat. Dalam menjalankan keadilan, penting untuk mempertimbangkan semua faktor ini secara holistik sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan adil.
"Polisi juga perlu membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku memiliki dampak sosial yang secara umum dianggap sebagai perbuatan yang merendahkan,"pinta Pohan.
