Bangkitnya Demokrasi Terpimpin di Era Jokowi

Bogor Times - Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang mencakup seluruh keputusan serta berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.

Konsep Sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Periodenya adalah tahun 1959-1965, namun saat terjadinya pemberontakan PKI dan kejatuhan Soekarno. Tahun 1966 tamatlah Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin menurut ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif dengan berporoskan pada Nasakom.

Demokrasi Terpimpin saat itu secara formal adalah demokratis akan tetapi de facto otokrasi dimana peran Pemerintah sangat mendominasi.

Mengendalikan Pemilu dengan hasil yang tak mampu mengubah kebijakan politik. Kekuasaan pada Presiden Soekarno.

Baca Juga: Perlu di Lakukan Setiap Hari, Berikut Fakta - Fakta Menurut Dokter
Pada Demokrasi Terpimpin fungsi Partai Politik menjadi elemen penunjang lembaga kepresidenan, DPR-GR menjadi instrumen kebijakan Istana, peran militer kuat namun di bawah kendali, PKI berpengaruh dan berlindung kepada Presiden, kekuatan politik agama dilumpuhkan Partai Masyumi dibubarkan, tidak ada kebebasan pers Harian Abadi (Masyumi) dan Harian Pedoman (PSI) diberangus. Pemerintahan sangat sentralistik dengan Otonomi Daerah.

Kondisi politik Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi juga seperti membangkitkan suatu Demokrasi Terpimpin. Kita dbisa menyebutnya dengan bangkitnya Demokrasi Terpimpin.

Jika dahulu sentral kekuasaan ada pada figur seorang Soekarno namun sangat jauh ada sedikit perombakan pada saat ini, yaitu kekuatan di kuasai oleh oligarkhi yang berada di belakang Jokowi.

Jokowi adalah figur lemah yang dikuatkan oleh barisan oligarkhi dan oligarkhi itu yang hakekatnya mengatur negara.

Bangkitnya Demokrasi Terpimpin ini memiliki ciri dan karakter yang relatif sama dengan Demokrasi Terpimpin masa Orde Lama. Jika dulu basisnya Nasakom kini Nasapan, Nasionalis Agama dan Taipan. A nya adalah elemen Agama yang mudah diatur-atur oleh rezim.

Demokrasi itu formalnya namun de facto Presiden oligarkhi yang berkuasa dan memimpin. Partai Politik dengan disain melihat menjadi terkooptasi oleh Istana.

Bagai kerbau yang dicocok hidungnya. Kemuan Raja yang bisa dikondisikan dengan biaya. Partai yang masih berhadapan diobrak abrik. PKS dibelah, Demokrat di goyang.

Kudeta Moeldoko adalah permainan kotor dari cermin keserakahan oligarkhi. Tidak memberi ruang bagi kepemilikan, semua ingin dikuasai. DPR dengan kemewahan kehilangan kehilangan kekuatan dan menjadi lembaga tukang stempel.

Dengan bangkitnya Demokrasi Terpimpin ini akan menimbulkan kejahatan kemanusiaan dimana kekuatan kekuatan agama bukan saja dimusuhi tetapi melumpuhkankan.

Terorisme negara dijalankan.
Demokrasi Terpimpin yang sekarang ini bekerja dengan cara bagi-bagi.

Bagi kue Menteri untuk partai terkooptasi, bagi-bagi jabatan BUMN untuk para kroni, bagi kartu dan hadiah, hingga bagi-bagi sembako dijalanan. garis kebijakan "stick and carrot" dengan baik dan tersistematik.

Tentu saja Demokrasi Terpimpin di masa Orla, selundupan gagasan yang bernuansa kiri pun terjadi di masa Neo Demokrasi Terpimpin.

RUU HIP dan keberadaan BPIP fenomenal dan kolaboratif. BRIN yang memiliki Ketua Dewan Pengarah berkuasa besar.

Terakhir adalah PPHN yang juga merupakan pandangan keinginan untuk menggabungkan GBHN Orba dan PNSB Orla.

Kita harus kembali ke jalan Ideologi dan Konstitusi yang dibangun oleh para "the founding fathers". Keluar dari jebakan kisaran pragmatisme, sekularisme dan mungkin juga komunisme.

Jati Diri dan Kepemilikan negeri harus segera dimulai. Demokrasi harus dipimpin oleh hikmat di dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Ayo bermusyawarah untuk membangun Konsensus Nasional baru dalam rangka kembali ke jalur Ideologi dan Konstitusi yang benar. Kita telah menyimpang terlalu jauh. Terlalu jauh.****