Penguatan sistem tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan Pertama, mengidentifikasi area di mana pemerasan dapat terjadi dan ambil tindakan efektif untuk mencegah pemerasan. Kedua, menindak tegas Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang terlibat Pungli. Ketiga, melakukan investigasi lebih dalam untuk mengetahui keterlibatan pihak lain. Keempat, aparatur pemerintah diminta menerapkan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara pejabat dengan masyarakat.
Kelima, secara terbuka memberikan akses yang luas kepada masyarakat terhadap standar pelayanan. Keenam, meningkatkan sistem pengendalian internal untuk mencegah pungli. Ketujuh, upaya lebih meningkatkan kualitas ASN dan yang terakhir yakni membuka akses mudah dan terjangkau kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait kejahatan yang dapat merugikan masyarakat tersebut.
Dengan ini, diharapkan KPK dapat memperkuat sistem pengawasannya dan penyelidikannya guna mencegah kejahatan pungli sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaannya lagi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesi.
Diharapkan juga KPK dapat segera menyelesaikan kasus internalnya dan mampu memberantas semua tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia serta menghukum berat oknum-oknum yang terlibat dalam kejahatan pungli sehingga tidak akan ada lagi orang yang berfikiran untuk melakukan tindak korupsi tersebut.***
Artikel Terkait
Pungli Bansos, Oknum Kades di Kabupaten Bogor Ditangkap Polisi
Samber Pungli Polda Jawa Barat Ambil Tindakan Dugaan Maling Uang Rakyat di Parung
Tim Samber Pungli Polda Jawa Barat Panggil Terduga Pelaku Maling Uang Rakyat, Kasi Kestra Parung Tidak Hadir
Tim Saber Pungli Polda Jawa Barat Panggil TKSK Parung
Koperasi TKBM Jadi Sarang Pungli, Ratusan Warga Gelar Aksi
Pedagang Tolak Pungli Ditahan Polisi, Jaringan Aktivis Nusantara: Polisi Sudah Sesuai Prosedur
Wisudawan Universitas Sam Ratulangi Protes Tolak Pungli
Marak Pungli dan Maladministrasi, Ombudsman Jawa Barat Banjir Aduan PPDB Dari Masyarakat
SDN Panaragan Kidul Diduga Lakukan Pungli Besaran Rp 1.1 Juta
Terkait Dugaan Tunggakan Pajak Sebesar Rp 10 Miliar Yang Masih Jadi Misteri Praktisi Hukum Ingatkan Walikota
Digeledah KPK, Gubernur Jawa Timur Khofifah: Proses Hukum Harus Dihormati
Hukum Ziarah Kubur Menurut Imam Nawawi
Kepercayaan Publik Terhadap Polri dalam Penegakan Hukum Meningkat
Jelang Sidang PN Jaksel, Kuasa Hukum David: Kami Hargai Proses Hukum dan Menolak Diversi
Simak Hukum Sikat Gigil Siang Bolong saat Puasa Ramadhan
Diduga Lakukan Pelecehan Terhadap Tiga Anak Perempuan, ODGJ Bebas Tanpa Jerat Hukum
Kapolres Bogor Dampingi Tim Asistenti Polda Jabar Tinjau Pos Pam Lodaya 2023 di Wilayah Hukum Polres Bogor
Kurban? Simak Hukum, Makna, Jenis Hewan, dan Ketentuannya
Wisuda TK hingga SMA Diangkap Modus Pungli, DPRD Desak Disdik Hapus Budaya Memberatkan Warga
Hukum Islam Tentang VCS atau Video Call Seks